Mahfud Ungkap Pemerintah Sedang Siapkan Inpres Pembangunan Papua
loading...
Mahfud Ungkap Pemerintah Sedang Siapkan Inpres Pembangunan Papua
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melangsungkan kunjungan kerja ke Timika, Papua , Rabu (22/7/2020). Di sela-sela kunjungannya, Mahfud memaparkan ihwal perkembangan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur tersebut.
Mahfud mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan instruksi presiden (inpres) yang lebih komprehensif terkait percepatan pembangunan daerah Papua. (Baca juga: Mahfud Tak Perlu Repot Hidupkan TPK, Cukup Agresif Desak Aparat Tangkap Djoko Tjandra)
Ketika inpres tersebut rampung, pengendalian pembangunan di Papua akan berada di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Dalam inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Bumi Cendrawasih tersebut, Mahfud berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN).
Mahfud mengapresiasi seluruh anggota Satgas yang memelihara keamanan, ketertiban, dan kesatuan di Papua. Dalam menjalankan tugas di Papua, Mahfud mengimbau kepada anggota Satgas yang bertugas untuk mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi.
"Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," katanya.
Dia menuturkan, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Mahfud menegaskan tugas untuk mengamankan wilayah Indonesia harus tetap berjalan dengan baik.
“Jangan sampai karena kita fokus menangani Covid-19, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," katanya.
Mahfud mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan instruksi presiden (inpres) yang lebih komprehensif terkait percepatan pembangunan daerah Papua. (Baca juga: Mahfud Tak Perlu Repot Hidupkan TPK, Cukup Agresif Desak Aparat Tangkap Djoko Tjandra)
Ketika inpres tersebut rampung, pengendalian pembangunan di Papua akan berada di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Dalam inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Bumi Cendrawasih tersebut, Mahfud berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN).
Mahfud mengapresiasi seluruh anggota Satgas yang memelihara keamanan, ketertiban, dan kesatuan di Papua. Dalam menjalankan tugas di Papua, Mahfud mengimbau kepada anggota Satgas yang bertugas untuk mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi.
"Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," katanya.
Dia menuturkan, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Mahfud menegaskan tugas untuk mengamankan wilayah Indonesia harus tetap berjalan dengan baik.
“Jangan sampai karena kita fokus menangani Covid-19, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," katanya.
Lihat Juga :
(nbs)
