Rent-Seeking Behavior dan Solusinya

Bahkan diketahui “sistem ijon” sejak masih dalam perencanaan di Bappenas telah terjadi sehingga sejak era Orde Baru masalah kronisme sangat masif di era Pemerintahan Suharto dan ternyata masih terjadi di era Reformasi sampai pada Pemerintahan Joko Widodo. Untuk mencegah perilaku tersebut, sejak tahun 1999 telah diundangkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas KKN (UU KKN) yang mengatur bahwa perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan tindak pidana.

KKN tidaklah akan tumbuh subur jika masalah kronisme tidak ditumpas tuntas. Kronisme adalah perilaku yang memiliki kecenderungan memihak dalam penunjukan kedudukan dan kemudahan lain kepada teman atau rekan dekat, khususnya dalam bidang politik di antara para politisi dengan pendukung. (Wikipedia).

Di dalam UU KKN, perbuatan kolusi dan nepotisme, selain korupsi diancam pidana. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antarpenyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara; sedangkan nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ancaman pidana untuk kolusi paling singkat dua tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, dan nepotisme diancam pidana penjara dan denda yang sama dengan kolusi. Namun di dalam praktik dua ketentuan tentang kolusi dan nepotisme tidak pernah diterapkan oleh APGAKUM termasuk KPK dan sampai saat ini tidak diketahui alasan tidak menggunakan ketentuan UU KKN tersebut.

Namun dapat diperkirakan jika UU KKN diterapkan pada setiap kasus korupsi dan suap maka efek jera dipastikan lebih meningkat lagi daripada ancaman perbuatan korupsi saja. Hal tersebut akan lebih tepat jika Undang-Undang Perampasan Aset (UU PA) telah diberlakukan, memerlukan kerja sama antar APGAKUM didukung oleh PPATK.

Selain kekuatan hukum di dalam PA juga terdapat sisi kerentanan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oknum APGAKUM disebabkan, pertama, terdapat dua model hukum acara PA yaitu PA berdasarkan tuntutan (bukan gugatan) keperdataan (civil-based forfeiture), dan PA berdasarkan tuntutan pidana (criminal–based forfeiture).