Rent-Seeking Behavior dan Solusinya
Senin, 15 Mei 2023 - 04:29 WIB
loading...
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita. Foto/SINDOnews
A
A
A
Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
BERITA mengenai kroni mengemuka dalam headlines Koran Jakarta pada 12 Mei 2023 menggambarkan kondisi kroni baik pada level internasional maupun pada level nasional Indonesia. Pada level internasional digambarkan antara lain kekayaan kapitalis kroni telah meningkat 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 25 tahun kemudian menjadi USD3 triliun atau hampir 3% dari PDB.
Selain peningkatan kekayaan kroni, berita tersebut mengemukakan bahwa terdapat ratusan miliarder di seluruh dunia yang kekayaannya diyakini berasal dari sektor-sektor yang sering ada hubungannya dengan penyelenggaraan negara. Perkembangan kroni tersebut dibedakan antara sektor rent-seeking behavior dan non-rent seeking behavior.
Rent seeking diartikan, menumbuhkan kekayaan yang ada dengan memanipulasi lingkungan sosial dan politik tanpa menciptakan kekayaan baru (Wikipeda). Pertumbuhan perilaku rent-seeking di suatu negara khususnya di Indonesia tidak terbendung disebabkan sistem dan praktik implementasi kebijakan ekonomi, keuangan, dan perbankan pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari praktik kronisme, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi terutama di dalam kehidupan sosial politik masyarakat sekalipun di masyarakat liberal.
Keadaaan ini juga tidak terlepas dari proses pemilihan calon presiden/wakil presiden yang memerlukan dana yang fantastis; untuk calon presiden/wakil presiden diperkirakan diperlukan dana sekitar Rp5 triliun; untuk calon gubernur dan wakil gubernur sekitar Rp1 triliun; dan untuk calon wali kota dan bupati sektar Rp500 miliar rupiah.
Pesta demokrasi tanpa keikutsertaan sponsor/bantuan pihak swasta sebagai penyandang dana adalah suatu kemustahilan sehingga dapat diperkirakan bagaimana besarnya pengaruh relasi atas dasar hutang budi pemerintah dan sponsor penyandang dana tersebut sekalipun harus tidak pro rakyat. Hal ini terjadi dalam hal pengambilan keputusan pemerintah dalam investasi danproyek-proyek pembangunan.
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
BERITA mengenai kroni mengemuka dalam headlines Koran Jakarta pada 12 Mei 2023 menggambarkan kondisi kroni baik pada level internasional maupun pada level nasional Indonesia. Pada level internasional digambarkan antara lain kekayaan kapitalis kroni telah meningkat 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 25 tahun kemudian menjadi USD3 triliun atau hampir 3% dari PDB.
Selain peningkatan kekayaan kroni, berita tersebut mengemukakan bahwa terdapat ratusan miliarder di seluruh dunia yang kekayaannya diyakini berasal dari sektor-sektor yang sering ada hubungannya dengan penyelenggaraan negara. Perkembangan kroni tersebut dibedakan antara sektor rent-seeking behavior dan non-rent seeking behavior.
Rent seeking diartikan, menumbuhkan kekayaan yang ada dengan memanipulasi lingkungan sosial dan politik tanpa menciptakan kekayaan baru (Wikipeda). Pertumbuhan perilaku rent-seeking di suatu negara khususnya di Indonesia tidak terbendung disebabkan sistem dan praktik implementasi kebijakan ekonomi, keuangan, dan perbankan pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari praktik kronisme, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi terutama di dalam kehidupan sosial politik masyarakat sekalipun di masyarakat liberal.
Keadaaan ini juga tidak terlepas dari proses pemilihan calon presiden/wakil presiden yang memerlukan dana yang fantastis; untuk calon presiden/wakil presiden diperkirakan diperlukan dana sekitar Rp5 triliun; untuk calon gubernur dan wakil gubernur sekitar Rp1 triliun; dan untuk calon wali kota dan bupati sektar Rp500 miliar rupiah.
Pesta demokrasi tanpa keikutsertaan sponsor/bantuan pihak swasta sebagai penyandang dana adalah suatu kemustahilan sehingga dapat diperkirakan bagaimana besarnya pengaruh relasi atas dasar hutang budi pemerintah dan sponsor penyandang dana tersebut sekalipun harus tidak pro rakyat. Hal ini terjadi dalam hal pengambilan keputusan pemerintah dalam investasi danproyek-proyek pembangunan.
Lihat Juga :
