Jokowi Dikritik, PPP Singgung JK Jabat Wapres Sekaligus Dewan Penasihat TKN di Pilpres 2019
loading...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan Presiden Jokowi agar tak terlalu ikut campur urusan politik di Pilpres 2024. FOTO/DOK.DPR
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi menanggapi mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu ikut campur dalam urusan politik jelang Pilpres 2024. Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, justru menyinggung peran JK di Pilpres 2019 yang saat itu masih menjabat wapres tapi menjadi Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Ia juga menyinggung soal Megawati Soekarnoputri menjelang akhir menjabat Presiden ke-5 RI. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga turut mengurusi pencalonan pada pemilu selanjutnya.
Menurut Awiek, pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah bukan terjadi saat era Presiden Jokowi. "Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskna, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023 fokus membahas masalah ekonomi, bonus demografi, middle income trap, dan Indonesia Emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," katanya.
Awiek juga menegaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol berlangsung di luar jam kerja yakni pada malam hari. "Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," ujarnya.
Terlepas dari itu, Awiek menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun di organisasi. "Kami hormati Pak JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi," katanya.
Sebelumnya, JK meminta Presiden Jokowi tak terlalu ikut campur dalam urusan politik. Ia mencontohkan sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Pernyataan JK itu sekaligus mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023. Saat itu, Jokowi mengundang seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Ia juga menyinggung soal Megawati Soekarnoputri menjelang akhir menjabat Presiden ke-5 RI. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga turut mengurusi pencalonan pada pemilu selanjutnya.
Menurut Awiek, pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah bukan terjadi saat era Presiden Jokowi. "Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskna, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023 fokus membahas masalah ekonomi, bonus demografi, middle income trap, dan Indonesia Emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," katanya.
Awiek juga menegaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol berlangsung di luar jam kerja yakni pada malam hari. "Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," ujarnya.
Terlepas dari itu, Awiek menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun di organisasi. "Kami hormati Pak JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi," katanya.
Sebelumnya, JK meminta Presiden Jokowi tak terlalu ikut campur dalam urusan politik. Ia mencontohkan sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Pernyataan JK itu sekaligus mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023. Saat itu, Jokowi mengundang seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
(abd)
Explore More