JK Sebut Jokowi Terlalu Campuri Urusan Politik, Hasto: Juga Dilakukan Presiden Sebelumnya

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan partai politik pendukung di Istana Negara, Selasa 2 Mei 2023.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan para ketua umum parpol anggota koalisi bukanlah hal baru. Bahkan, para Presiden sebelumnya juga melakukan hal serupa.



"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan oleh Presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun, ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin (di Pilpres 2019)," ujar Hasto saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

"Tetapi tentu saja Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.

Kemudian, Hasto menegaskan bahwa pertemuan para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah itu hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara dan tidak ada pembicaraan mengenai capres-cawapres.

"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," jelasnya.

Sebelumnya, JK berpendapat jika memang pertemuan antarketum partai tersebut tidak ada pembahasan politik maka seharusnya Nasdem dilibatkan. Sebab partai tersebut masih bagian dari Pemerintahan Jokowi.

"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK usai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023 malam.

Lebih lanjut, kata JK, seharusnya Jokowi mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 RI.



"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.