Jokowi Tak Undang Nasdem ke Istana, JK: Seharusnya Mencontoh Sikap Megawati dan SBY
loading...
Wapres Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pandangannya terkait sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengeritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Di mana saat itu, Jokowi mengundang seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah, kecuali Nasdem.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Menurut JK, seharusnya Jokowi mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6. "Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Cak Imin mengatakan undangan Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Istana. Cak Imin mengaku tidak mengetahui pasti pertimbangan Presiden tidak mengundang Nasdem. Namun, Cak Imin merespons positif pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat 5 Mei 2023.
"Tapi bahwa, pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan, supaya terjadi komunikasi di antara semuanya tidak terbelah-belah itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presisen Jokowi hanya mengundang enam pimpinan partai politik di Istana Negara. Keenam pimpinan parpol tersebut yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Menurut JK, seharusnya Jokowi mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6. "Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Cak Imin mengatakan undangan Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Istana. Cak Imin mengaku tidak mengetahui pasti pertimbangan Presiden tidak mengundang Nasdem. Namun, Cak Imin merespons positif pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat 5 Mei 2023.
"Tapi bahwa, pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan, supaya terjadi komunikasi di antara semuanya tidak terbelah-belah itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presisen Jokowi hanya mengundang enam pimpinan partai politik di Istana Negara. Keenam pimpinan parpol tersebut yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
(cip)
Explore More