Mahfud MD Instruksikan Kementerian hingga TNI/Polri Tunda Halalbihalal Lebaran 2023

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga TNI, dan Polri tidak menggelar acara halalbihalal atau kegiatan sejenisnya pada 24-30 April 2023. Dia menginstruksikan semua kantor pemerintahan menunda acara halalbihalal dalam rangka Lebaran 2023 hingga sepekan ke depan.

Mahfud MD mengimbau agar kegiatan halalbihalal dilaksanakan setelah 30 April 2023. "Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," kata Mahfud dikutip dari akun resmi Instagram miliknya, Senin (24/4/2023).

"Pada pekan pertama (tanggal 24 - 30 April 2023) supaya tidak diadakan acara halal bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," sambungnya.





Mahfud selaku Menpan RB ad interim akan segera mengirimkan surat resmi terkait aturan tersebut ke instansi maupun lembaga pemerintahan masing-masing. Diharapkan, kementerian, lembaga, maupun TNI/Polri ikut aturan tersebut.

"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta para pemudik untuk mengundur rencana kepulangannya jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jokowi berharap pemudik tidak kembali dalam waktu yang bersamaan yakni 24-25 April 2023.

Diprediksi, puncak arus balik mudik Lebaran 2023 bakal terjadi pada 24-25 April. Oleh karenanya, Jokowi meminta agar para pemudik memundurkan kepulangannya setelah 26 April 2023 jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," kata Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/4/2023).

Jokowi juga meminta perusahaan untuk memberikan cuti ataupun cuti tambahan kepada para karyawannya yang mudik ke kampung halaman di daerah Pulau Jawa. Imbauan tersebut juga berlaku untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga Polri.

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," ungkapnya.