Kebijakan Erick Thohir Gelar Mudik Bersama BUMN Bukti Tanggung Jawab Kemanusiaan dan Sosial

JAKARTA - Sekitar 78 ribu warga Indonesia telah menikmati Mudik Bersama BUMN dengan berbagai kota tujuan di Indonesia. Berbagai moda transportasi dikerahkan untuk mendukung program Mudik Bersama BUMN yang diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir .

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai Mudik Bersama BUMN ini merupakan kebijakan sangat baik yang dikeluarkan Kementerian BUMN. Kebijakan Mudik Bersama BUMN ini harus terus dilakukan di masa mendatang. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Mudik Bersama BUMN ini.

Masyarakat dapat memanfaatkan dana mudik untuk kebutuhan mereka di kampung halamannya. Dengan membeli kebutuhan di kampung halamannya diharapkan mereka dapat membeli produk UMKM sehingga menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Saya mengharapkan di masa mendatang sasaran Mudik Bersama BUMN dapat dilakukan secara masif dan lebih banyak masyarakat kelas bawah disasar. Dengan program Mudik Bersama BUMN maka membantu perekonomian kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah dan meningkatkan perekonomian di daerah,” ujar Trubus, Kamis (20/4/2023).

Manfaat lain Mudik Bersama BUMN adalah mampu mengurangi angka kemacetan di jalan raya dan menekan angka korban jiwa pemudik yang biasanya menggunakan sepeda motor.

“Saya melihat masyarakat kelas menengah bawah belum banyak memiliki akses Mudik Bersama BUMN. Ini dapat dilihat masih banyak warga yang masih melakukan mudik dengan menggunakan motor. Saya mengharapkan Menteri Erick ke depannya sasaran program Mudik Bersama BUMN dapat diperluas jangkauannya kepada masyarakat kelas menengah bawah,” kata Trubus.

Dia juga meminta pemerintah pusat dan BUMN dapat memfasilitasi transportasi balik para pemudik. Adanya program Mudik dan Balik Bersama BUMN dapat menunjukkan negara hadir untuk memberikan pelayanan masyarakat. Sebab, BUMN merupakan bagian dari negara.

“Jangan sampai ada kesan negara lepas tangan. Selama ini Kemenhub hanya membuat regulasi mudik. Penegakan di lapangan diserahkan ke Polri. Ke depannya mungkin harus dibuatkan program Mudik dan Balik Bersama BUMN. Nantinya BUMN tak hanya sekadar menjalankan program sosial saja tetapi menjalankan program kemanusiaan,” ungkapnya.

Agar program Mudik Bersama BUMN dapat terintegrasi, komunikasi antara pemerintah pusat, Kementerian BUMN dan Pemda harus terjalin dengan baik. Sebab, jangan sampai pemudik yang menggunakan program Mudik Bersama BUMN, di daerahnya tak mendapatkan layanan transportasi.

Pemda harus didorong menyediakan layanan transportasi gratis bagi pemudik dari terminal di kota besar hingga kampung halamannya. Karena daerah akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pemudik ini.

Sehingga, peran Pemda perlu ditingkatkan. Harusnya ada pembagian peran antara pemerintah pusat, BUMN dan Pemda dalam menyukseskan program mudik Lebaran.