Sultan Sebut Keberadaan Satgas Sawit Tidak Menjawab Persoalan Petani Sawit
Kamis, 20 April 2023 - 12:39 WIB
loading...
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai pembentukan Satgas Sawit oleh Kemenkeu tidak menyentuh langsung persoalan industri perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah. (Foto: doc Sindonews)
A
A
A
JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sawit oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak menyentuh langsung persoalan industri perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah.
"Kami menyambut baik keberadaan Satgas sawit yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola sawit secara menyeluruh. Namun sayangnya Satgas justru hanya menjadi instrumen penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (20/4/2023).
Menurutnya, persoalan paling pokok industri perkebunan kelapa sawit terletak di sektor hulu (on farm). Di mana indikasinya jelas terlihat dari kesejahteraan masyarakat petani menjadi pelaku industri.
"Persoalan tata kelola sawit sebenarnya adalah pada program peremajaan sawit Rakyat yang masih jauh dari ideal. Dan tentang ketersediaan sarana produksi yang terjangkau dan stabilitas harga tandan buah segar," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Jadi, kata dia, kita tidak menemukan urgensi dan relevansi dibentuknya satgas sawit ini dengan agenda kesejahteraan petani sawit. Lantas bagaimana dengan penyelesaian konflik berkepanjangan antara korporasi sawit dengan masyarakatnya adat?
"Kami menyambut baik keberadaan Satgas sawit yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola sawit secara menyeluruh. Namun sayangnya Satgas justru hanya menjadi instrumen penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (20/4/2023).
Menurutnya, persoalan paling pokok industri perkebunan kelapa sawit terletak di sektor hulu (on farm). Di mana indikasinya jelas terlihat dari kesejahteraan masyarakat petani menjadi pelaku industri.
"Persoalan tata kelola sawit sebenarnya adalah pada program peremajaan sawit Rakyat yang masih jauh dari ideal. Dan tentang ketersediaan sarana produksi yang terjangkau dan stabilitas harga tandan buah segar," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Jadi, kata dia, kita tidak menemukan urgensi dan relevansi dibentuknya satgas sawit ini dengan agenda kesejahteraan petani sawit. Lantas bagaimana dengan penyelesaian konflik berkepanjangan antara korporasi sawit dengan masyarakatnya adat?
Lihat Juga :
