DPR Minta Polisi Tak Proses Laporan terhadap Bima, TikToker yang Mengkritisi Provinsi Lampung
loading...
Anggota Komisi III DPR Santoso menanggapi laporan pencemaran nama baik terhadap Bima Yudho Saputro, Tiktoker yang melontarkan kritikan ke Provinsi Lampung. FOTO/TikTok @awbimaxreborn
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Santoso menanggapi laporan pencemaran nama baik terhadap Bima Yudho Saputro, Tiktoker yang melontarkan kritikan ke Provinsi Lampung . Ia meminta kepada seluruh pihak tidak membungkam suara rakyat.
"Dan jangan menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh rakyat adalah mencemarkan nama baik yang dikritik. Kalau semua pemimpin ritmenya sama seperti kepala daerah yang dikritik saat ini, maka reformasi yang melahirkan demokrasi saat ini hanya melahirkan para pemimpin yang otoritarian," kata Santoso saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).
Ia mengingatkan kepada seluruh pihak, hal yang perlu ditangkap dari kritik adalah idenya bukan orangnya. Para pemimpin daerah diharapkan peka atas kritik yang dilontarkan dari rakyat.
"Yang ditangkap seharusnya idenya bukan orangnya. Penguasa pada level mana pun seharusnya peka terhadap kritikan apa pun bentuknya. Jika ada kritik dari rakyat itu tandanya rakyat peduli atas jalannya pemerintahan dari semua sisi," katanya.
Santoso menyayangkan tindakan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo yang memanggil kedua orang tua Bima. Ia pun berharap, pemanggilan orang tua itu merupakan bentuk cari solusi atas permasalahan yang dilontarkan Bima.
"Bukan sebaliknya di mana Bupati Lampung tersinggung dan marah atas kritikan tersebut," ujarnya.
Ia mengingatkan, bupati merupakan jabatan sangat strategis seperti presiden. Pasalnya, bupati memiliki kewenangan untuk membangun suatu wilayah, baik fisik maupun nonfisik. Itu sebagaimana tercantum dalam amanat UU bahwa wilayah otonom berada di tingkat kabupaten atau kota.
"Sayangnya hak otonomi yang dimiliki kab/kota belum dimanfaatkan oleh bupati dan wali kota untuk membangun wilayahnya lebih baik, namun lebih banyak mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya atas hak otonomi itu," katanya.
"Dan jangan menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh rakyat adalah mencemarkan nama baik yang dikritik. Kalau semua pemimpin ritmenya sama seperti kepala daerah yang dikritik saat ini, maka reformasi yang melahirkan demokrasi saat ini hanya melahirkan para pemimpin yang otoritarian," kata Santoso saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).
Ia mengingatkan kepada seluruh pihak, hal yang perlu ditangkap dari kritik adalah idenya bukan orangnya. Para pemimpin daerah diharapkan peka atas kritik yang dilontarkan dari rakyat.
"Yang ditangkap seharusnya idenya bukan orangnya. Penguasa pada level mana pun seharusnya peka terhadap kritikan apa pun bentuknya. Jika ada kritik dari rakyat itu tandanya rakyat peduli atas jalannya pemerintahan dari semua sisi," katanya.
Santoso menyayangkan tindakan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo yang memanggil kedua orang tua Bima. Ia pun berharap, pemanggilan orang tua itu merupakan bentuk cari solusi atas permasalahan yang dilontarkan Bima.
"Bukan sebaliknya di mana Bupati Lampung tersinggung dan marah atas kritikan tersebut," ujarnya.
Ia mengingatkan, bupati merupakan jabatan sangat strategis seperti presiden. Pasalnya, bupati memiliki kewenangan untuk membangun suatu wilayah, baik fisik maupun nonfisik. Itu sebagaimana tercantum dalam amanat UU bahwa wilayah otonom berada di tingkat kabupaten atau kota.
"Sayangnya hak otonomi yang dimiliki kab/kota belum dimanfaatkan oleh bupati dan wali kota untuk membangun wilayahnya lebih baik, namun lebih banyak mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya atas hak otonomi itu," katanya.
Explore More