Data Penduduk Miskin Kacau, Ada Anggota DPR Terima Bantuan

Senin, 20 Juli 2020 - 18:44 WIB
loading...
A A A
Politikus PAN itu menyebutkan, konsekuensi dari data yang bermasalah sangat besar karena ada nilai kapitasi atau pembayaran per bulan yang harus dibayarkan pemerintah, misalnya dalam Program BPJS Kesehatan. ”Itu banyak sekali uang yang habis untuk itu. Dulu seingat saya di Puskesmas saja Rp6.000 per kepala. Di klinik swasta lebih mahal lagi, 10.000 kali sekian banyak peserta,” tuturnya.

Karena itu, menurut Saleh, ke depan harus ada perbaikan data warga yang valid. Saleh mencontohkan di Amerika Serikat (AS), verifikasi data warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dan yang tidak sangat jelas.

(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Mulai Naik, Pemerintah Dinilai Tak Peka)

”Saya pernah tinggal beberapa tahun di AS dan merasakan bantuan sosial di sana. Saya tahu persis bagaimana mereka melakukan verifikasi layak tidak layaknya seseorang mendapatkan bantuan. Di AS jelas, warga dengan penghasilan di bawah USD2.500 pasti dapat. Kalau di atas itu gak layak. Saya waktu itu beasiswa USD1.500 ya layak banget,” katanya.

Untuk mengetahui pendapatan warganya, kata Saleh, pemerintah AS cukup melihat dari besaran pajaknya. ”Ini pentingnya data. Setiap orang punya data yang gak bisa ditipu karena bayar pajak. Makanya wajar kalau ada warga negara AS yang hilang, dikejar. Mereka punya Social Security Number. Setiap orang punya datanya, gak bisa ditipu,” tuturnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PDIP Ingatkan Syarat...
PDIP Ingatkan Syarat BPJS Kesehatan bagi Mahasiswa Tidak Memberatkan
PROLANIS Bantu Peserta...
PROLANIS Bantu Peserta JKN Memantau Penyakit Kronis
Kabar Duka, Pendiri...
Kabar Duka, Pendiri PAN Abdillah Toha Assegaf Meninggal Dunia
Perkuat Layanan Canggih,...
Perkuat Layanan Canggih, BPJS Mudahkan Peserta Berobat
Sekolah Lansia Klinik...
Sekolah Lansia Klinik Korpagama Perkuat Prolanis untuk Kualitas Hidup Lansia
Mensos: Sekolah Rakyat...
Mensos: Sekolah Rakyat Bagian dari Strategi Besar Pengentasan Kemiskinan
Aturan Baru BPJS Kesehatan...
Aturan Baru BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, Kontrol Harus Sesuai Tanggal Surat
Dirut BPJS Kesehatan...
Dirut BPJS Kesehatan Dorong Generasi Muda Cegah DM dan Hipertensi melalui Fun Run 2026
Kabar Baik, RS Kardiologi...
Kabar Baik, RS Kardiologi Emirates Indonesia Solo Kini Layani Pasien BPJS Kesehatan
Rekomendasi
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan SK Hutan Adat Jambi hingga Bali Seluas 1.175 Hektare
140 Drone Ukraina Hajar...
140 Drone Ukraina Hajar St Petersburg, Rusia: Serangan Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Skuad Timnas Norwegia...
Skuad Timnas Norwegia Foto Ala Pasukan Viking Menuju Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved