Data Penduduk Miskin Kacau, Ada Anggota DPR Terima Bantuan

Senin, 20 Juli 2020 - 18:44 WIB
loading...
A A A
Politikus PAN itu menyebutkan, konsekuensi dari data yang bermasalah sangat besar karena ada nilai kapitasi atau pembayaran per bulan yang harus dibayarkan pemerintah, misalnya dalam Program BPJS Kesehatan. ”Itu banyak sekali uang yang habis untuk itu. Dulu seingat saya di Puskesmas saja Rp6.000 per kepala. Di klinik swasta lebih mahal lagi, 10.000 kali sekian banyak peserta,” tuturnya.

Karena itu, menurut Saleh, ke depan harus ada perbaikan data warga yang valid. Saleh mencontohkan di Amerika Serikat (AS), verifikasi data warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dan yang tidak sangat jelas.

(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Mulai Naik, Pemerintah Dinilai Tak Peka)

”Saya pernah tinggal beberapa tahun di AS dan merasakan bantuan sosial di sana. Saya tahu persis bagaimana mereka melakukan verifikasi layak tidak layaknya seseorang mendapatkan bantuan. Di AS jelas, warga dengan penghasilan di bawah USD2.500 pasti dapat. Kalau di atas itu gak layak. Saya waktu itu beasiswa USD1.500 ya layak banget,” katanya.

Untuk mengetahui pendapatan warganya, kata Saleh, pemerintah AS cukup melihat dari besaran pajaknya. ”Ini pentingnya data. Setiap orang punya data yang gak bisa ditipu karena bayar pajak. Makanya wajar kalau ada warga negara AS yang hilang, dikejar. Mereka punya Social Security Number. Setiap orang punya datanya, gak bisa ditipu,” tuturnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo: Anggaran Pertahanan...
Prabowo: Anggaran Pertahanan dan Polri jika Perlu Dikurangi untuk Hapus Kemiskinan
Menembus Batas Geografis,...
Menembus Batas Geografis, Layanan VIOLA Menjadi Jembatan Asa JKN di Ujung Negeri
Syah Afandin Dinonaktifkan...
Syah Afandin Dinonaktifkan dari Ketua DPW PAN Sumut usai Kena OTT KPK
Sinergi BPJS dan Kejaksaan...
Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN
Uya Kuya Jadi Ketua...
Uya Kuya Jadi Ketua DPW DKI Jakarta Gantikan Eko Patrio, PAN Ungkap Alasannya
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
Sinergi BSI dan BPJS...
Sinergi BSI dan BPJS Ketenagakerjaan, Hadirkan KPR Syariah 30 Tahun untuk Jutaan Pekerja
Dukung Perubahan Nama...
Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, PAN: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati
MNC University dan Pemkab...
MNC University dan Pemkab Kotabaru Perkuat Kolaborasi, Luncurkan Aplikasi OPPKPKE dan Bahas Pengembangan Pariwisata
Rekomendasi
Hari Anak Nasional 2026,...
Hari Anak Nasional 2026, Puspadaya Perkuat Sekolah Ramah Anak di Jakarta
Ruben Onsu Bongkar Bukti...
Ruben Onsu Bongkar Bukti Transfer Rp11,3 Miliar untuk Rumah Sarwendah
Laut Merah Memanas,...
Laut Merah Memanas, Houthi Yaman Serang 2 Kapal Tanker Minyak Arab Saudi
Berita Terkini
Prabowo Disebut Minta...
Prabowo Disebut Minta Nanik Jadi Dewas BGN, Mensesneg: Pengalamannya Bisa Membantu
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Pengacara Jokowi Yakin Sidang Tetap Lanjut
Kemlu Soal Deportasi...
Kemlu Soal Deportasi Abdul Karim Raeq Miqdad: Murni Isu Pidana, Tak Pengaruhi Dukungan untuk Palestina
Bukan Sekadar Kuota,...
Bukan Sekadar Kuota, Rustini Dorong Perempuan Ambil Keputusan Strategis
Hari Anak Nasional,...
Hari Anak Nasional, 1.050 Anak Binaan Dapat Remisi
Prabowo Panggil Menteri-menteri...
Prabowo Panggil Menteri-menteri ke Istana Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved