Data Penduduk Miskin Kacau, Ada Anggota DPR Terima Bantuan
Senin, 20 Juli 2020 - 18:44 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dan pengamat hukum Margarito Kamis dalam Diskusi Empat Pilar bertajuk Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2020). F
A
A
A
JAKARTA - Keakuratan data di Indonesia menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay bahkan menyebut ada anggota DPR yang namanya masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan .
”Itu bukan cerita omong kosong. Ada anggota DPR RI menerima bantuan. Pak Nur Yasin dari Fraksi PKB,” ujar Saleh Daulay dalam Diskusi Empat Pilar bertajuk ”Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI” di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Tidak hanya itu, ada juga kasus yang tidak kalah konyol sebanyak 1.000 Kartu PBI yang tidak bisa terbagikan karena ternyata di wilayah tersebut tidak ada orangnya. ”Mau dibagikan kemana wong nggak ada orangnya,” katanya.
(Baca: Kapolri Copot Tiga Jenderal, Komisi III: Jaksa Agung Bagaimana?)
Saleh juga menyebutkan temuan BPKP bahwa dalam database peserta Badan BPJS Kesehatan terdapat ada 27,4 juta data yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. ”Ada yang NIK ganda, NIK ditulis pakai huruf,” katanya.
Politikus PAN itu menyebutkan, konsekuensi dari data yang bermasalah sangat besar karena ada nilai kapitasi atau pembayaran per bulan yang harus dibayarkan pemerintah, misalnya dalam Program BPJS Kesehatan. ”Itu banyak sekali uang yang habis untuk itu. Dulu seingat saya di Puskesmas saja Rp6.000 per kepala. Di klinik swasta lebih mahal lagi, 10.000 kali sekian banyak peserta,” tuturnya.
Karena itu, menurut Saleh, ke depan harus ada perbaikan data warga yang valid. Saleh mencontohkan di Amerika Serikat (AS), verifikasi data warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dan yang tidak sangat jelas.
(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Mulai Naik, Pemerintah Dinilai Tak Peka)
”Saya pernah tinggal beberapa tahun di AS dan merasakan bantuan sosial di sana. Saya tahu persis bagaimana mereka melakukan verifikasi layak tidak layaknya seseorang mendapatkan bantuan. Di AS jelas, warga dengan penghasilan di bawah USD2.500 pasti dapat. Kalau di atas itu gak layak. Saya waktu itu beasiswa USD1.500 ya layak banget,” katanya.
Untuk mengetahui pendapatan warganya, kata Saleh, pemerintah AS cukup melihat dari besaran pajaknya. ”Ini pentingnya data. Setiap orang punya data yang gak bisa ditipu karena bayar pajak. Makanya wajar kalau ada warga negara AS yang hilang, dikejar. Mereka punya Social Security Number. Setiap orang punya datanya, gak bisa ditipu,” tuturnya.
”Itu bukan cerita omong kosong. Ada anggota DPR RI menerima bantuan. Pak Nur Yasin dari Fraksi PKB,” ujar Saleh Daulay dalam Diskusi Empat Pilar bertajuk ”Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI” di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Tidak hanya itu, ada juga kasus yang tidak kalah konyol sebanyak 1.000 Kartu PBI yang tidak bisa terbagikan karena ternyata di wilayah tersebut tidak ada orangnya. ”Mau dibagikan kemana wong nggak ada orangnya,” katanya.
(Baca: Kapolri Copot Tiga Jenderal, Komisi III: Jaksa Agung Bagaimana?)
Saleh juga menyebutkan temuan BPKP bahwa dalam database peserta Badan BPJS Kesehatan terdapat ada 27,4 juta data yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. ”Ada yang NIK ganda, NIK ditulis pakai huruf,” katanya.
Politikus PAN itu menyebutkan, konsekuensi dari data yang bermasalah sangat besar karena ada nilai kapitasi atau pembayaran per bulan yang harus dibayarkan pemerintah, misalnya dalam Program BPJS Kesehatan. ”Itu banyak sekali uang yang habis untuk itu. Dulu seingat saya di Puskesmas saja Rp6.000 per kepala. Di klinik swasta lebih mahal lagi, 10.000 kali sekian banyak peserta,” tuturnya.
Karena itu, menurut Saleh, ke depan harus ada perbaikan data warga yang valid. Saleh mencontohkan di Amerika Serikat (AS), verifikasi data warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dan yang tidak sangat jelas.
(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Mulai Naik, Pemerintah Dinilai Tak Peka)
”Saya pernah tinggal beberapa tahun di AS dan merasakan bantuan sosial di sana. Saya tahu persis bagaimana mereka melakukan verifikasi layak tidak layaknya seseorang mendapatkan bantuan. Di AS jelas, warga dengan penghasilan di bawah USD2.500 pasti dapat. Kalau di atas itu gak layak. Saya waktu itu beasiswa USD1.500 ya layak banget,” katanya.
Untuk mengetahui pendapatan warganya, kata Saleh, pemerintah AS cukup melihat dari besaran pajaknya. ”Ini pentingnya data. Setiap orang punya data yang gak bisa ditipu karena bayar pajak. Makanya wajar kalau ada warga negara AS yang hilang, dikejar. Mereka punya Social Security Number. Setiap orang punya datanya, gak bisa ditipu,” tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
