Pemotongan THR PNS Jangan Kontraproduktif

Senin, 03 April 2023 - 11:15 WIB
loading...
A A A
Tentu ada banyak bentuk respons publik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya mencabut PP No 15/2003 jika dinilai sangat mencederai nasib PNS atau pensiunan. Perubahan kebijakan akan mengembalikan kepercayaan ( trust ) pemerintah di mata para abdi negara sendiri.

Pemerintah mungkin akan gagal mendapatkan 'tabungan anggaran' triliunan rupiah sebagai cadangan dan antisipasi jika resesi benar menghampiri. Namun spirit baru dan korsa para abdi negara juga tak bisa diabaikan karena sebuah harga yang mahal.

Opsi lain yang juga bisa ditempuh adalah tetap memberlakukan pemotongan namun pada saat yang sama memberikan subsidi kepada PNS khusus saat Lebaran. Ada beragam bentuk subsidi, seperti untuk pembelian harga kebutuhan pokok, ibadah hingga transportasi.

Langkah ini setidaknya bisa menjawab kegalauan PNS dan menjembatani pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya yang harganya sudah pasti naik. Kebijakan ini tentu juga tak mudah. Sebab anggaran yang dibutuhkan juga besar berikut pengawasan di lapangan yang menuntut ketat.

Namun sejatinya opsi memberikan tukin penuh atau subsidi memiliki sisi positif yang lebih luas. Tak hanya membuat PNS lebih tenang, pembelanjaan uang THR juga membuat perputaran ekonomi kian tinggi. Perputaran inilah yang justru bisa mereduksi potensi resesi atau beragam kekhawatiran efek ekonomi akibat geopolitik global.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Lantik 221 PNS DPD RI,...
Lantik 221 PNS DPD RI, M Iqbal Tekankan Budaya Kerja yang Berintegritas
Akuisisi Talenta, Tahapan...
Akuisisi Talenta, Tahapan Awal Krusial Penerapan Manajemen Talenta
Korpri Usul Perpanjangan...
Korpri Usul Perpanjangan Pensiun ASN, Komisi II DPR: Berdampak ke Proses Regenerasi!
Ultimatum Perusahaan...
Ultimatum Perusahaan yang Belum Bayar THR, Kemenaker: Hari Ini Batas Paling Lambat
Pengangkatan CASN Dipercepat:...
Pengangkatan CASN Dipercepat: CPNS Juni, PPPK Oktober 2025
Presiden Prabowo Umumkan...
Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR PNS di Istana Sore Ini
555 Angkatan Pertama...
555 Angkatan Pertama PNS Otorita IKN Resmi Dilantik, Basuki: Bangun Ibu Kota Nusantara Tak Gampang
Pendaftaran Poltek SSN...
Pendaftaran Poltek SSN 2026 Segera Dibuka? Lulusan Bisa Jadi CPNS
Hari Pertama PNS WFH,...
Hari Pertama PNS WFH, Ini 5 Tips Kerja di Rumah Tetap Nyaman
Rekomendasi
Rupiah Bergejolak, Saatnya...
Rupiah Bergejolak, Saatnya Lirik Aset Global?
Inggris, Australia,...
Inggris, Australia, dan Kanada Luncurkan Dana untuk Dukung Upaya Solusi 2 Negara
Mahasiswa UNJ Beraksi,...
Mahasiswa UNJ Beraksi, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan
Berita Terkini
KPK Rincikan Penyitaan...
KPK Rincikan Penyitaan Uang dari Geledah Rumah Silmy Karim
GP Ansor Rombak Kepengurusan,...
GP Ansor Rombak Kepengurusan, Sejumlah Tokoh Muda NU Masuk Struktur
Menjaga Kampus Tetap...
Menjaga Kampus Tetap Relevan Tanpa Menjadi 'Pabrik'
Pemilik Blueray Cargo...
Pemilik Blueray Cargo Ngaku Setor Rp30 Miliar ke Dedi Congor
Akvindo: Tembakau Alternatif...
Akvindo: Tembakau Alternatif Kurangi Paparan Asap Rokok
Terima Audiensi DPRD...
Terima Audiensi DPRD Malaka, BNPP Bahas Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
Infografis
Negara-negara Ini Melakukan...
Negara-negara Ini Melakukan PHK Massal PNS, Indonesia Menyusul?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved