Jaga Kedaulatan Negara, BNPP Gagas Keamanan Laut Terintegrasi

"Sebagai pengelola perbatasan yang sudah diberi mandat oleh Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem itu terbangun. Itu yang paling penting bagi kita," ujar Robert.

Ia mengaku, BNPP telah berkoordinasi dan bersinergi bersama Kemenko Polhukam, Kemenhan, TNI, serta Provinsi dan Kabupaten yang memiliki PPKT berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang berbatasan langsung negara lain atau menjadi kawasan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Robert mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara hybrid telah membuahkan catatan yang akan menjadi bekal BNPP dalam mengawal terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional terintegrasi pada pembahasan lanjutan.

"Nanti catatan yang telah kita peroleh akan terus kita dalami dan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk lebih konkret sebagai bahan rekomendasi kita kepada pimpinan nasional melalui Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP," pungkasnya.