Jaga Kedaulatan Negara, BNPP Gagas Keamanan Laut Terintegrasi

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggagas terbentuknya sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi. Itu didasari atas luasnya wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Indonesia memiliki pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang perlu dijaga.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, sejumlah instansi telah memiliki Sistem Monitoring Keamanan Laut berbasis ais terestrial, citra satelit, radar permukaan, long range camera, dan lain sebagainya. Misalnya, TNI AL memiliki Integrated Maritime Surveillance System (MISS).

Baca juga: KSAL Luncurkan 2 Kapal Perang Baru Penjaga Keamanan di Laut

Kemudian, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan Dashboard, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Vessel Monitoring System (VMS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan Vessel Traffic Service (VTS), Polair (Polri) berupa Ais Monitoring, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Integritas Data dan Informasi Pengawasan Laut (SIDIWASLA).

"Namun, sistem tersebut masih belum terintegrasi," kata Robert salam keteranganya yang dikutip Sabtu (1/4/2023).

Baca juga: Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia

Kendati belum ditentukan instansi mana yang nantinya akan ditugasi untuk membentuk sistem terintegrasi tersebut, kata Robert, BNPP akan tetap mengawal agar sistem yang terintegrasi ini dapat terbentuk.