Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan
Minggu, 19 Juli 2020 - 11:15 WIB
loading...
Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi diusung PDIP dalam Pilwalkot Solo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pelanggaran etika.
Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra Presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta. Bahkan, Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya (PDIP) kepada putra Presiden Gibran Rakabumingraka. (Baca juga: Langkah PDIP Usung Gibran Bisa Picu Kekecewaan Kader)
Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam mengatakan, cara-cara seperti itu cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berbasis nepotisme atau kepentingan sanak-famili mereka yang sedang berkuasa. ”Melakukan deal-deal politik praktis di Istana untuk kepentingan anaknya, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jelas itu tidak patut dilakukan seorang Presiden,” ujar Khoirul Umam, Minggu (19/7/2020).
Tawaran jabatan itu, menurut Khoirul Umam, mengandung makna bahwa Presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya. "Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan," katanya. (Baca juga: Pengamat Nilai Gibran Dapat Rekomendasi PDIP karena Anak Presiden)
Dikatakan Khoirul Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), kekuasaan memang mudah melenakan orang. "Dulu bangga menyatakan anak dan keluarganya tidak tertarik dengan kekuasaan. Namun setelah angin berganti dan ambisi mencuat, justru kekuasaan negara yang ada ditangan berusaha dimanfaatkan untuk menyukseskan ambisi keluarga sendiri," tuturnya.
Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra Presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta. Bahkan, Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya (PDIP) kepada putra Presiden Gibran Rakabumingraka. (Baca juga: Langkah PDIP Usung Gibran Bisa Picu Kekecewaan Kader)
Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam mengatakan, cara-cara seperti itu cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berbasis nepotisme atau kepentingan sanak-famili mereka yang sedang berkuasa. ”Melakukan deal-deal politik praktis di Istana untuk kepentingan anaknya, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jelas itu tidak patut dilakukan seorang Presiden,” ujar Khoirul Umam, Minggu (19/7/2020).
Tawaran jabatan itu, menurut Khoirul Umam, mengandung makna bahwa Presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya. "Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan," katanya. (Baca juga: Pengamat Nilai Gibran Dapat Rekomendasi PDIP karena Anak Presiden)
Dikatakan Khoirul Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), kekuasaan memang mudah melenakan orang. "Dulu bangga menyatakan anak dan keluarganya tidak tertarik dengan kekuasaan. Namun setelah angin berganti dan ambisi mencuat, justru kekuasaan negara yang ada ditangan berusaha dimanfaatkan untuk menyukseskan ambisi keluarga sendiri," tuturnya.
Lihat Juga :
