Soal Kepala Daerah Tak Ikut Retreat, PD: Program Pemerintah Tak Semestinya Diintervensi
loading...
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, program pemerintah tak semestinya diintervensi kepentingan parpol. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyoroti keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah untuk tak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Andi mengingatkan seorang kepala daerah yang telah dilantik menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Presiden. Untuk itu, Andi menegaskan, kepala daerah harus tegak lurus pada Presiden.
"Ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi kepala daerah, maka saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan NKRI yang dipimpin oleh Presiden RI. Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat," kata Andi, Jumat (21/2/2025).
Andi menyampaikan kegiatan retreat di Magelang merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan kepala daerah terpilih yang berasal dari berbagai macam partai. Andi menilai, kegiatan retreat merupakan upaya untuk mengembangkan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara.
Kendati demikian, Andi menyampaikan, kegiatan retreat merupakan program Prabowo yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Andi menilai, tak seharusnya kegiatan retreat diintervensi oleh kepentingan politik partai tertentu.
"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," pungkas Andi.
Sekadar informasi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menurunkan instruksi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari PDIP.
Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Megawati diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. "Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis, 20 Februari 2025.
Andi mengingatkan seorang kepala daerah yang telah dilantik menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Presiden. Untuk itu, Andi menegaskan, kepala daerah harus tegak lurus pada Presiden.
"Ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi kepala daerah, maka saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan NKRI yang dipimpin oleh Presiden RI. Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat," kata Andi, Jumat (21/2/2025).
Andi menyampaikan kegiatan retreat di Magelang merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan kepala daerah terpilih yang berasal dari berbagai macam partai. Andi menilai, kegiatan retreat merupakan upaya untuk mengembangkan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara.
Kendati demikian, Andi menyampaikan, kegiatan retreat merupakan program Prabowo yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Andi menilai, tak seharusnya kegiatan retreat diintervensi oleh kepentingan politik partai tertentu.
"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," pungkas Andi.
Sekadar informasi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menurunkan instruksi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari PDIP.
Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Megawati diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. "Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis, 20 Februari 2025.
Lihat Juga :
