300 Guru TK Asal Rembang Hari Ini Datangi DPR, Bawa 7 Tuntutan

JAKARTA - Ratusan Guru TK Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hari ini akan menyampaikan aspirasi ke DPR-RI. Mereka membawa tujuh tuntutan ke Gedung Dewan.

Guru TK yang berjumlah sekitar 300 orang itu sudah tiba di Jakarta. Mereka disambut DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) setibanya di Lapangan Parkir Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023) dini hari. Mereka kemudian sahur bersama di lokasi.

Baca Juga: Baja Perindo Sahur Bersama 300 Guru TK Non PNS Kabupaten Rembang di Masjid Istiqlal

Ketua Persatuan Guru TK Non PNS se-Kabupaten Rembang Zulaikah mengungkapkan, terdapat tujuh poin tuntutan mereka yang akan disampaikan kepada anggota Dewan.

Pertama, meminta dibuka kembali penyetaraan SK inpassing guru non PNS maupun penilaian angka kreditnya yang ditutup pada tahun 2019. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan guru non PNS bisa meningkat.

Inpassing merupakan penyetaraan guru non PNS, sehingga nantinya akan sama seperti guru pegawai negeri, termasuk gaji maupun tunjangan.

Baca Juga: Ini Perbandingan Tunjangan Guru PNS dan Non PNS

Kedua, meminta kepada pemerintah untuk membuka formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru TK yang berada di sekolah swasta.

Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk mempermudah proses pendidikan profesi guru. “Karena kami sudah teruji dengan tugas dan tanggung jawab kami,” katanya.

Keempat, menagih janji pemerintah akan tunjangan kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) atau Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS).

“Kelima, saya kira nanti ada program apalah dari pemerintah, sehingga kesejahteraan kami guru Taman Kanak-Kanak, khususnya untuk guru PAUD, bisa terakomodir dan bisa terlayani,” kata Zulaikah.

Keenam, kata Zulaikah, tugas guru TK, khususnya guru PAUD, terlalu berat sehingga diharapkan kesejahteraannya setara dengan PNS. Apalagi, PAUD merupakan dasar dari pendidikan selanjutnya.

“Karena memang tugas kami terlalu berat ya untuk mengemban tugas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini ini. Bagaimana pun pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa, dan PAUD adalah dasar dari pendidikan selanjutnya,” ungkapnya.

Ketujuh, pemerintah dapat mendengar aspirasi dan keluh kesah guru TK non PNS yang akan disampaikan kepada DPRD.

“Harapannya, kami bisa diterima dengan baik, kami bisa menyampaikan aspirasi kami, usulan-usulan kami, dan usulan-usulan kami bisa direalisasikan, dikabulkan. Harapan kami juga seperti itu. Jadi (pemerintah) tahu lah keluh kesah kami di bawah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi OKK DPP Baja Perindo Sutrisno mengatakan, penyambutan ini merupakan bentuk komitmen dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Pihaknya merasa terpanggil untuk membantu ratusan guru TK Non PNS. Untuk itu, Baja Perindo memberikan dukungan kepada ratusan guru TK Non PNS itu agar aspirasi yang dibawa dari Rembang bisa tersampaikan kepada anggota Dewan.

“Memberikan dukungan untuk apa yang mereka perjuangkan di DPR RI nanti, semoga dilancarkan sesuai,” tandasnya.

Menurut Sutrisno, hal ini sesuai dengan tujuan Partai Perindo yang diterima dengan tangan terbuka oleh semua kalangan, dan identik sebagai partai yang inklusif bagi warga yang ingin berjuang untuk Indonesia sejahtera.