Pemerataan melalui Proyek Strategis Nasional
loading...
Candra Fajri Ananda/FOTO.DOK KORAN SINDO
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam sikap masyarakat, stuktur sosial, dan lembaga nasional serta pengurangan ketimpangan, percepatan pertumbuhan, dan penanggulangan kemiskinan. Para ekonom menyebutkan bahwa terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yakni menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Simon Kuznet melalui teorinya meyakini bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk atau tidak merata. Akan tetapi, di tahap selanjutnya, tatkala pembangunan mulai menyentuh banyak aspek maka distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan.
Di sisi lain, Myrdal dalam teorinya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kerap melebarkan jurang ketimpangan antara masyarakat ekonomi kelas atas dan bawah. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para kelompok “elit” masyarakat.
Sebaliknya, non-pemilik modal akan tetap berada dalam garis kemiskinan. Fenomena tersebut dalam ekonomi disebut denganbackwash effect, di mana investasi akan lebih mendekati pusat-pusat pertumbuhan dan mendorong wilayah tersebut tumbuh lebih tinggi dari wilayah lainnya.
Di Indonesia, permasalahan ketimpangan wilayah hingga kini masih terjadi. Sudah menjadi isu umum bahwa pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah terjadi kesenjangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mencatat bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera dengan kontribusi masing-masing sebesar 56,48% dan 22,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semenara wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya di bawah 10% dari PDB.
Pun demikian sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi masih terjadi di pulau Jawa dengan DKI Jakarta di uruttan teratas yakni 1,48%. Pertumbuhan di wilayah ibu kota ditopang sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi. Kemudian di Jawa Timur 1,35%, dan Jawa Barat 1,25%.
Dengan komposisi seperti di atas, maka sudah saatnya ada pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Sumatera. Ini bukan perkara mudah namun tetap harus diupayakan demi menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah dan antar masyarakat di Indonesia.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam sikap masyarakat, stuktur sosial, dan lembaga nasional serta pengurangan ketimpangan, percepatan pertumbuhan, dan penanggulangan kemiskinan. Para ekonom menyebutkan bahwa terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yakni menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Simon Kuznet melalui teorinya meyakini bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk atau tidak merata. Akan tetapi, di tahap selanjutnya, tatkala pembangunan mulai menyentuh banyak aspek maka distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan.
Baca Juga :
BUMD Elemen Strategis Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Di sisi lain, Myrdal dalam teorinya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kerap melebarkan jurang ketimpangan antara masyarakat ekonomi kelas atas dan bawah. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para kelompok “elit” masyarakat.
Sebaliknya, non-pemilik modal akan tetap berada dalam garis kemiskinan. Fenomena tersebut dalam ekonomi disebut denganbackwash effect, di mana investasi akan lebih mendekati pusat-pusat pertumbuhan dan mendorong wilayah tersebut tumbuh lebih tinggi dari wilayah lainnya.
Di Indonesia, permasalahan ketimpangan wilayah hingga kini masih terjadi. Sudah menjadi isu umum bahwa pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah terjadi kesenjangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mencatat bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera dengan kontribusi masing-masing sebesar 56,48% dan 22,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semenara wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya di bawah 10% dari PDB.
Pun demikian sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi masih terjadi di pulau Jawa dengan DKI Jakarta di uruttan teratas yakni 1,48%. Pertumbuhan di wilayah ibu kota ditopang sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi. Kemudian di Jawa Timur 1,35%, dan Jawa Barat 1,25%.
Dengan komposisi seperti di atas, maka sudah saatnya ada pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Sumatera. Ini bukan perkara mudah namun tetap harus diupayakan demi menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah dan antar masyarakat di Indonesia.
