Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan
Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:23 WIB
loading...
Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jelang pilkada ada potensi peningkatan manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada potensi peningkatan manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.
(Baca juga: Polemik RUU HIP, Pengamat: Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP Berlebihan)
Dia berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktivitas para petahana. Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
![Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan]()
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).
"Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya," tambah legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
(Baca juga: Megawati Minta Gibran dan Calon Kepala Daerah PDIP Lainnya Tak Berleha-leha)
Kata dia, petahana model itu patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran.
Kegiatan pencitraan ini diyakini oleh Deddy tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana. "Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua," tuturnya.
Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya. Maka itu, pencitraan adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini. “Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan,” imbuhnya.
"Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Maka itu, para pihak terkait harus bekerja keras untuk mengawasi gerak langkah para petahana ini. "Tolong dilihat aktivitas dan aliran uang para kontraktor dan vendor proyek-proyek pemerintah provinsi dan daerah,"ujarnya.
Dia mengatakan, aparat penegak hukum harus mengawasi secara ketat praktik-praktik kampanye busuk di lapangan. Kemudian, dia mengatakan, Bawaslu harus memastikan pertarungan Pilkada benar-benar berkualitas dan adil.
"Saya berharap Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB bersatu padu mengawasi para ASN agar benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pemilukada," kata Deddy.
Lebih jauh, penggunaan re-focusing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis. Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.
Harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah. "Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait," tutur Deddy.
Anggota Komisi VI DPR RI itu meyakini bahwa para petahana yang diusung PDI Perjuangan memang memiliki kelebihan dan telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama. "PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama, biasanya kita meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai," imbuhnya.
"Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan," pungkasnya.
(Baca juga: Polemik RUU HIP, Pengamat: Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP Berlebihan)
Dia berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktivitas para petahana. Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).
"Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya," tambah legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
(Baca juga: Megawati Minta Gibran dan Calon Kepala Daerah PDIP Lainnya Tak Berleha-leha)
Kata dia, petahana model itu patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran.
Kegiatan pencitraan ini diyakini oleh Deddy tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana. "Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua," tuturnya.
Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya. Maka itu, pencitraan adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini. “Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan,” imbuhnya.
"Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Maka itu, para pihak terkait harus bekerja keras untuk mengawasi gerak langkah para petahana ini. "Tolong dilihat aktivitas dan aliran uang para kontraktor dan vendor proyek-proyek pemerintah provinsi dan daerah,"ujarnya.
Dia mengatakan, aparat penegak hukum harus mengawasi secara ketat praktik-praktik kampanye busuk di lapangan. Kemudian, dia mengatakan, Bawaslu harus memastikan pertarungan Pilkada benar-benar berkualitas dan adil.
"Saya berharap Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB bersatu padu mengawasi para ASN agar benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pemilukada," kata Deddy.
Lebih jauh, penggunaan re-focusing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis. Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.
Harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah. "Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait," tutur Deddy.
Anggota Komisi VI DPR RI itu meyakini bahwa para petahana yang diusung PDI Perjuangan memang memiliki kelebihan dan telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama. "PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama, biasanya kita meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai," imbuhnya.
"Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
