Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan
Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:23 WIB
loading...
Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jelang pilkada ada potensi peningkatan manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada potensi peningkatan manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.
(Baca juga: Polemik RUU HIP, Pengamat: Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP Berlebihan)
Dia berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktivitas para petahana. Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
![Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan]()
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).
"Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya," tambah legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
(Baca juga: Megawati Minta Gibran dan Calon Kepala Daerah PDIP Lainnya Tak Berleha-leha)
Kata dia, petahana model itu patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran.
(Baca juga: Polemik RUU HIP, Pengamat: Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP Berlebihan)
Dia berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktivitas para petahana. Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.
"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).
"Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya," tambah legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.
(Baca juga: Megawati Minta Gibran dan Calon Kepala Daerah PDIP Lainnya Tak Berleha-leha)
Kata dia, petahana model itu patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran.
Lihat Juga :
