Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan

JAKARTA - Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada potensi peningkatan manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.

(Baca juga: Polemik RUU HIP, Pengamat: Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP Berlebihan)

Dia berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktivitas para petahana. Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan.

"Suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan, bila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kelebihan petahana itu ada di sana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).

"Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya," tambah legislator pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.

(Baca juga: Megawati Minta Gibran dan Calon Kepala Daerah PDIP Lainnya Tak Berleha-leha)

Kata dia, petahana model itu patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran.

Kegiatan pencitraan ini diyakini oleh Deddy tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana. "Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua," tuturnya.

Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya. Maka itu, pencitraan adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini. “Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan,” imbuhnya.

"Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Maka itu, para pihak terkait harus bekerja keras untuk mengawasi gerak langkah para petahana ini. "Tolong dilihat aktivitas dan aliran uang para kontraktor dan vendor proyek-proyek pemerintah provinsi dan daerah,"ujarnya.