Larangan Buka Bersama Tuai Kritik, Epidemiolog Justru Puji Langkah Jokowi
Jum'at, 24 Maret 2023 - 11:37 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, Dicky mengatakan bahwa masyarakat saat ini sedang menyoroti ASN juga pejabat sehingga dengan adanya pelarangan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi publik tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama dan setelah pandemi Covid-19.
“Ditambah ini masyarakat saat ini di tengah kondisi yang lagi nyoroti ASN atau pejabat publik lah secara umum. Ya ini Tentu saya kira bijak apa yang disampaikan pak Presiden untuk peran dari ASN ini sebagai role model dan tidak hanya berhenti di situ mereka harus memanfaatkan ini untuk meningkatkan literasi publik bagaimana pentingnya PHBS selama dan setelah pandemi,” tandasnya.
Diketahui, arahan tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 terkait larangan buka puasa bersama. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga. Salah satunya isinya adalah agar pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan larangan buka puasa bersama (bukber) ditujukan untuk para pejabat negara seperti menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga negara lainnya. Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat umum.
“Ditambah ini masyarakat saat ini di tengah kondisi yang lagi nyoroti ASN atau pejabat publik lah secara umum. Ya ini Tentu saya kira bijak apa yang disampaikan pak Presiden untuk peran dari ASN ini sebagai role model dan tidak hanya berhenti di situ mereka harus memanfaatkan ini untuk meningkatkan literasi publik bagaimana pentingnya PHBS selama dan setelah pandemi,” tandasnya.
Diketahui, arahan tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 terkait larangan buka puasa bersama. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga. Salah satunya isinya adalah agar pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan larangan buka puasa bersama (bukber) ditujukan untuk para pejabat negara seperti menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga negara lainnya. Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Lihat Juga :
