Larangan Buka Bersama Tuai Kritik, Epidemiolog Justru Puji Langkah Jokowi
Jum'at, 24 Maret 2023 - 11:37 WIB
loading...
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu bagus untuk menjaga transisi pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menggelar buka bersama (bukber) pada saat Ramadan 1444 Hijriah. Namun, aturan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Merespons hal itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi intubagus untuk menjaga transisi pandemi Covid-19. Apalagi, kata Dicky, jumlah ASN yang mencapai lebih dari 12 juta yang akan berdampak signifikan menuju endemi.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah: Larangan Bukber Bisa Berdampak Berkurangnya Ukhuwah di Bulan Ramadan
“Ini bagus imbauan dari Pak Jokowi untuk para ASN Ini, pertama bahwa jumlah ASN ini kan cukup signifikan bisa minimal 3 juta bahkan ada data kalau dengan kontrak dan lain sebagainya. Kementerian/Lembaga misalnya di bawahnya itu bisa sampai 12 juta setidaknya ya diperkirakan,” ujar Dicky dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).
“Dan tentu jumlah ini sangat signifikan dalam konteks turut menjaga masa transisi ini, turut memastikan masa transisi dari pandemi ini dalam proses yang smooth dalam proses yang tidak ada gejolak dan tidak menimbulkan risiko lahirnya sebaran baru cluster baru dan sebagainya,” sambungnya.
Merespons hal itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi intubagus untuk menjaga transisi pandemi Covid-19. Apalagi, kata Dicky, jumlah ASN yang mencapai lebih dari 12 juta yang akan berdampak signifikan menuju endemi.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah: Larangan Bukber Bisa Berdampak Berkurangnya Ukhuwah di Bulan Ramadan
“Ini bagus imbauan dari Pak Jokowi untuk para ASN Ini, pertama bahwa jumlah ASN ini kan cukup signifikan bisa minimal 3 juta bahkan ada data kalau dengan kontrak dan lain sebagainya. Kementerian/Lembaga misalnya di bawahnya itu bisa sampai 12 juta setidaknya ya diperkirakan,” ujar Dicky dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).
“Dan tentu jumlah ini sangat signifikan dalam konteks turut menjaga masa transisi ini, turut memastikan masa transisi dari pandemi ini dalam proses yang smooth dalam proses yang tidak ada gejolak dan tidak menimbulkan risiko lahirnya sebaran baru cluster baru dan sebagainya,” sambungnya.
Lihat Juga :
