Wapres Minta Elite Pegang Teguh Etika Politik Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma'ruf Amin meminta para elite memegang teguh etika politik menjelang Pemilu 2024. Hal ini penting dilakukan agar konstestasi yang digelar tidak memecah-belah bangsa.

Menurut Wapres, Indonesia telah berulangkali menggelar pemilu. Namun setiap pihak perlu menjaga agar pemilu berjalan sesuai tata aturan yang sudah ditetapkan.

"Tentu dari elite politik. Politiknya itu harus berjalan di atas tata aturan yang sudah ada, sudah ada aturannya pemilu itu seperti apa. Dan ada aturan-aturan lainnya," kata Wapres saat dialog kebangsaan dengan diaspora Indonesia di Osaka, Jepang, Senin (6/3/2023) malam.



"Dan harus juga melakukan apa ya, etika politik, harus memegang teguh etika politik, tidak menghalalkan segala cara dan lebih mengedepankan politik gagasan, ide-ide, tidak berpolitik dalam arti menjelekkan lawan. Nah di sini pentingnya elite politik itu," katanya.

Wapres menyerukan agar elite politik bisa mengendalikan diri sesuai dengan aturan, mengedepankan etika politik, dan juga politik gagasan. Selain itu, penyelenggara pemilu harus dilakukan sesuai aturan, adil, juga adil.

"Kalau itu dipegang, saya kira pemilu akan aman," katanya.

Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh hasutan oknum yang tidak bertanggung jawab, utamanya terkait informasi yang tidak benar atau hoaks. Tokoh masyarakat harus mengambil peran menjaga supaya hal tidak terjadi itu.

Baca juga: Pengamat Khawatir Terjadi Huru-hara Politik jika Pemilu 2024 Ditunda

"Nah, apalagi nanti di dalam menghadapi pemilihan, saya kira sudah mulai sekarang. Oleh karena itu dari pihak pemerintah, pihak Kominfo terus mengawasi di medsos itu," katanya.

Indonesia, kata Wapres, dianggap bangsa yang paling toleran. Jika semua pihak tidak bisa merawatnya, terutama saat Pemilu, maka citra bangsa bisa rusak.

"Pemerintah akan melakukan sekuat tenaga agar pemilu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini ke depannya," katanya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan pemilu hingga 2025. Penundaan pemilu ini merupakan bagian dari putusan atas gugatan yang layangkan Partai Prima ke KPU.

"Pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi kepada wartawan di Bandung, Senin (6/3/2023).

Menurut Jokowi, putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 merupakan sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden menegaskan, pemerintah berkomitmen tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.