Survei JJI: Masyarakat Ingin Airlangga Hartarto Pimpin Indonesia
loading...
![Survei JJI: Masyarakat...](https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2023/03/04/12/1038349/survei-jji-masyarakat-ingin-airlangga-hartarto-pimpin-indonesia-jfc.webp)
Hasil survei Jaringan Jurnalis Indonesia (JJI) menyebut, masyarakat menginginkan Airlangga Hartarto pimpin Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat menginginkan presiden Indonesia mendatang memiiki inovasi kebijakan. Karakter pemimpin yang diinginkan adalah mampu mengatasi keadaan ekonomi global yang penuh ketidakpastian pascapandemi Covid-19.
Hal ini tercermin dari hasil survei jajak pendapat yang dilakukan Jaringan Jurnalis Indonesia (JJI). Koordinator JJI Agusta Irawan mengatakan, Pilpres 2024 diharapkan menjadi pemilu yang menarik dan penuh pertarungan gagasan serta ide, tanpa membawa politik identitas dan hoaks.
Oleh karena itu JJI melakukan jajak pendapat untuk mengukur kecenderungan masyarakat dalam memilih parpol dan tokoh bakal capres pada Pemilu 2024. Survei dilakukan terhadap warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 12 sampai 25 Februari 2023 terhadap 2.080 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat toleransi atau batas kesalahan survei sekitar 2,15% pada tingkat kepercayaan 95%.
Agusta Irawan menyebutkan, dari hasil jajak pendapat terungkap jika karakter pemimpin yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat di era mendatang bagi Indonesia adalah terkait keadaan ekonomi global yang penuh ketidakpastian pascapandemi Covid 19.
Hasil survei, sebanyak 89,2% respoden menginginkan innovative leader, yaitu presiden memiiki inovasi kebijakan yang akan memperbaiki kualitas hidup banyak orang. Lalu, sebanyak 88,9% responden ingin dan berharap presiden pada 2024 memiliki kemampuan membuat perubahan.
"Kompetensi tersebut diikuti oleh jejak kemampuan memimpin saat situasi kritis dan membuat kebijakan yang inovatif seperti pada saat adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan masayarakat," ungkap, Sabtu (4/3/2023).
Selanjutnya, 73,6% responden menginginkan presiden yang memiliki kemampuan membuat kebijakan populis dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program prakerja, bantuan UMKM dan pelatihan digital teknologi, serta menggerakkan birokrasi sama-sama.
Hal ini tercermin dari hasil survei jajak pendapat yang dilakukan Jaringan Jurnalis Indonesia (JJI). Koordinator JJI Agusta Irawan mengatakan, Pilpres 2024 diharapkan menjadi pemilu yang menarik dan penuh pertarungan gagasan serta ide, tanpa membawa politik identitas dan hoaks.
Oleh karena itu JJI melakukan jajak pendapat untuk mengukur kecenderungan masyarakat dalam memilih parpol dan tokoh bakal capres pada Pemilu 2024. Survei dilakukan terhadap warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 12 sampai 25 Februari 2023 terhadap 2.080 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat toleransi atau batas kesalahan survei sekitar 2,15% pada tingkat kepercayaan 95%.
Agusta Irawan menyebutkan, dari hasil jajak pendapat terungkap jika karakter pemimpin yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat di era mendatang bagi Indonesia adalah terkait keadaan ekonomi global yang penuh ketidakpastian pascapandemi Covid 19.
Hasil survei, sebanyak 89,2% respoden menginginkan innovative leader, yaitu presiden memiiki inovasi kebijakan yang akan memperbaiki kualitas hidup banyak orang. Lalu, sebanyak 88,9% responden ingin dan berharap presiden pada 2024 memiliki kemampuan membuat perubahan.
"Kompetensi tersebut diikuti oleh jejak kemampuan memimpin saat situasi kritis dan membuat kebijakan yang inovatif seperti pada saat adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan masayarakat," ungkap, Sabtu (4/3/2023).
Selanjutnya, 73,6% responden menginginkan presiden yang memiliki kemampuan membuat kebijakan populis dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program prakerja, bantuan UMKM dan pelatihan digital teknologi, serta menggerakkan birokrasi sama-sama.