Hakim yang Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda Dinilai Tak Mengerti Kewenangan Absolut

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025 dinilai tidak mengerti kewenangan absolut. Adapun hakim PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima itu adalah T Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban.

“Hemat kami, Hakim yang memutus perkara ini tidak memahami kewenangan absolut,” kata Ketua Umum DPP KNPI Yana Maulidia Jusra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/3/2023).

Sebab, kata dia, seharusnya hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi sanksi jika membaca putusan hakim atas gugatan Partai Prima tersebut. “Bisa saja dengan melakukan verifikasi ulang terhadap peserta pemilu. Bukan malah menunda pemilu, sebab hal itu tidak ada kaitannya,” ujarnya.





Dia mengaku menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, lanjut dia, tidak ada keadaan darurat yang memaksa untuk penundaan pemilu. Dia juga menilai gugatan Partai Prima merupakan hal biasa, sehingga putusan pengadilan tidak mesti mengikat pihak lain.

“Lagian saya kira itu juga bukan merupakan domain pengadilan negeri untuk memutuskan persoalan pemilu,” tuturnya.

Yana pun mengajak semua pihak terutama generasi muda untuk turut mengawal secara bersama-sama putusan PN Jakpus ini karena mengancam negara. “Saya meminta seluruh pihak terutama generasi muda untuk turut mengawal secara bersama-sama Putusan PN2 Jakpus ini sebab hemat saya hal ini mengancam negara,” pungkasnya.

Sekadar informasi, PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan permohonan Partai PRIMA. Gugatan itu berdampak pada penundaan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Gugatan tersebut diputus pada Kamis, 2 Maret 2023, dengan Ketua Majelis Hakim T Oyong dan Hakim Anggota H Bakri serta Dominggus Silaban.

PN Jakpus menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diminta untuk menghentikan sisa tahapan pemilihan umum 2024 hingga Juli 2025. KPU juga diminta untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada Partai Prima.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan lewat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Akibat verifikasi KPU tersebut, Partai PRIMA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.