Partai Garuda Respons Larangan Pejabat Pamer Harta: Itu Bagus, tapi Jangan Langgar HAM
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons larangan pejabat atau pegawai pemerintah pamer harta kekayaan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons larangan pejabat atau pegawai pemerintah pamer harta kekayaan . Meski dinilai positif, larangan tersebut jangan sampai melanggar hak asasi manusia ( HAM ) dalam penerapannya.
“Larangan maupun imbauan agar pegawai di instansi pemerintah tidak pamer kekayaan di publik itu bagus, tapi jangan sampai malah dalam penerapannya melanggar hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD 1945. Mau membuat hal yang bijak, malah melecehkan UUD 1945. Ini perlu menjadi perhatian,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Dia mengatakan, ketika seorang pegawai mengaku tidak punya maksud memperlihatkan untuk menyombongkan diri, maka aturan itu gugur. Karena, kata dia, pamer artinya menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan untuk menyombongkan diri.
“Pegawai di instansi pemerintah punya hobi naik motor gede misalnya, sama seperti yang punya hobi sepak bola, karena itu mungkin bagian dari cara dia melepas stres. Lalu ada yang foto dan disebarkan ke media sosial. Apakah dia bersalah? Apakah dia harus dihukum atas hal yang tidak dia perbuat?” katanya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Kemudian, dia menilai bahwa tidak ada ukuran barang atau kegiatan yang masuk dalam kategori pamer. Ukurannya, lanjut dia, hanya berdasarkan ketidaksukaan.
“Jadi kalau ada yang tidak suka, maka pegawai yang menjalankan hobinya bersalah dan dipaksa harus mengakui bahwa dia menyombongkan diri. Mungkin memang ada juga yang tujuannya untuk menyombongkan diri, tapi tidak semua seperti itu, jangan digeneralisir sehingga terjadi diskriminasi dan pelecehan terhadap hak asasi seseorang di negara ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut menyoroti gaya hidup mewah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini menjadi sorotan. Wapres pun meminta kepada pejabat jangan suka pamer harta kekayaan.
“Larangan maupun imbauan agar pegawai di instansi pemerintah tidak pamer kekayaan di publik itu bagus, tapi jangan sampai malah dalam penerapannya melanggar hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD 1945. Mau membuat hal yang bijak, malah melecehkan UUD 1945. Ini perlu menjadi perhatian,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Dia mengatakan, ketika seorang pegawai mengaku tidak punya maksud memperlihatkan untuk menyombongkan diri, maka aturan itu gugur. Karena, kata dia, pamer artinya menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan untuk menyombongkan diri.
“Pegawai di instansi pemerintah punya hobi naik motor gede misalnya, sama seperti yang punya hobi sepak bola, karena itu mungkin bagian dari cara dia melepas stres. Lalu ada yang foto dan disebarkan ke media sosial. Apakah dia bersalah? Apakah dia harus dihukum atas hal yang tidak dia perbuat?” katanya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Kemudian, dia menilai bahwa tidak ada ukuran barang atau kegiatan yang masuk dalam kategori pamer. Ukurannya, lanjut dia, hanya berdasarkan ketidaksukaan.
“Jadi kalau ada yang tidak suka, maka pegawai yang menjalankan hobinya bersalah dan dipaksa harus mengakui bahwa dia menyombongkan diri. Mungkin memang ada juga yang tujuannya untuk menyombongkan diri, tapi tidak semua seperti itu, jangan digeneralisir sehingga terjadi diskriminasi dan pelecehan terhadap hak asasi seseorang di negara ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut menyoroti gaya hidup mewah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini menjadi sorotan. Wapres pun meminta kepada pejabat jangan suka pamer harta kekayaan.
