PDIP Diingatkan Jangan Jemawa soal Pilpres 2024

JAKARTA - Delapan partai politik (parpol) pemilik kursi di parlemen sudah membentuk poros koalisi masing-masing. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ).

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, dan Demokrat menggagas Koalisi Perubahan. Mereka mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Kemudian, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum mengumumkan koalisi Pilpres 2024 maupun tokoh yang bakal dijadikan sebagai capres.



Bahkan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya enggan berkoalisi dengan parpol pendukung Anies. Terkait hal ini, Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Afdal Makkuraga Putra mengatakan bahwa sejak awal PDIP tidak mungkin mendukung Anies.

Karena Anies selalu direspresentasikan sebagai antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung oleh PDIP selama dua periode. “Karena kita melihat bahwa peta hari ini kan enggak mungkin PDIP mendukung Anies, kalau melihat peta hari ini ya,” kata Afdal saat dihubungi, Sabtu (25/2/2023).

Afdal mengakui bahwa simpatisan PDIP ini loyal dan militan. Dia menambahkan, simpatisan PDIP tidak memberikan dukungan berdasarkan popularitas capres semata, melainkan bergerak atas dasar keputusan parpol.

“Tapi kalau hanya mengandalkan suara pendukung saja, tidak cukup, harus mengambil juga dukungan dari parpol lain,” ujar Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi UMB ini.

Maka itu, dia mengingatkan kepada PDIP untuk tidak terlalu percaya diri. “Itulah mengapa PDIP jangan terlalu percaya diri, walaupun suaranya cukup, kursinya cukup, jangan terlalu percaya diri untuk maju sendiri. Itu jemawa namanya,” tegas Afdal.

Walaupun, Afdal melihat bahwa saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum menentukan waktu yang tepat untuk menentukan capres PDIP. Apalagi, dia menilai PDIP dilematis antara pilihan Ganjar Pranowo yang memiliki popularitas tinggi, dengan Puan Maharani yang merupakan putri kandung Megawati.

“Jadi, ini mereka antara dilema dan galaunya PDIP karena mereka punya dua kandidat itu, memaksakan Puan juga menjadi persoalan bagi Megawati, nah ini yang menurut saya akan jadi dilematis, mau dikemanakan Puan kalau dia tak jadi capres, apakah mau dijadikan sebagai Ketum PDIP melanjutkannya,” terang Afdal.

Afdal pun memberikan saran agar Puan Maharani sebaiknya dijadikan sebagai Ketum PDIP meneruskan Megawati. Sebab, posisi Ketum PDIP dinilai sama bergengsinya dengan menjadikan Puan sebagai capres.

Karena, menurut dia, jika Puan dijadikan capres, maka Ganjar akan bersiap berpindah parpol. Dia juga berpendapat, bukan masalah bagi Ganjar untuk berada di parpol mana saja.

Meskipun ditinggalkan relawan seperti Ganjar Pranowo Mania (GP Mania), Afdal melihat Ganjar masih merupakan capres potensial. “Relawan Ganjar bukan ukuran yang solid untuk saat ini, karena mereka bisa terbentuk saat sudah ada pengumuman capres resmi,” pungkasnya.

Sementara itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno enggan menanggapi pendapat Afdal Makkuraga Putra tersebut. “Saya masih di dapil menjalankan tugas partai. Jadi, tidak mengurus soal copras capres. Kita harus bekerja dengan jadwal yang sudah dikeluarkan KPU. Jadi, kami berkonsentrasi ke dapil-dapil saja,” ujar Hendrawan.