PDIP Enggan Koalisi dengan Parpol Pendukung Anies, Demokrat: Arogan dan Feodal
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya dipastikan tidak akan berkoalisi dengan parpol pendukung Anies Baswedan di Pemilu 2024 ini. Hal ini pun dinilai sebagai gaya politik eksklusif dan arogan seperti ini menjadi anakronis dan tak relevan.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Padahal semestinya kata Kamhar, kolaborasi dan sinergitas yang mesti dikedepankan.
"Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleksitas problematikanya semakin tinggi. Kolaborasi dan sinergisitas yang mesti dikedepankan. Partai Demokrat maupun Koalisi perubahan bersifat inklusif atau terbuka untuk membangun kerjasama dengan pihak mana pun sepanjang memiliki komitmen yang sama untuk saling menguatkan," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Baca juga: Pemilu 2024 dan Potensi Konflik
Kamhar pun mengaku sulit mengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Hasto, karena sepertinya segala sesuatu menjadi masalah yang personal baginya.
"Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus di pupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies," ujarnya.
Padahal menurut Kamhar, dalam politik ada istilah Tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan, juga ada istilah seribu kawan belum cukup, satu musuh terlalu banyak. Karenanya, bagi para politikus sejati atau politisi negarawan, tentu akan membuang jauh-jauh gaya politik ekslusif atau politik tertutup.
"Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal. Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal," tandasnya.
Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan tidak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang sepakat mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bagi PDIP Anies adalah antitesis Jokowi yang tidak sesuai dengan karakter dan kebijkan partai.
"Ya bergabung dengan koalisi maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesis Pak Jokowi," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto menegaskan PDIP tidak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2024.
"Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu. Tinggal nanti dialognya siapa Capres dan Cawapres," ucap Hasto.
Apa yang membuat PDIP anti-Anies? "Ya karena faktor-faktor antitesis Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan," ujar Hasto.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Padahal semestinya kata Kamhar, kolaborasi dan sinergitas yang mesti dikedepankan.
"Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleksitas problematikanya semakin tinggi. Kolaborasi dan sinergisitas yang mesti dikedepankan. Partai Demokrat maupun Koalisi perubahan bersifat inklusif atau terbuka untuk membangun kerjasama dengan pihak mana pun sepanjang memiliki komitmen yang sama untuk saling menguatkan," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Baca juga: Pemilu 2024 dan Potensi Konflik
Kamhar pun mengaku sulit mengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Hasto, karena sepertinya segala sesuatu menjadi masalah yang personal baginya.
"Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus di pupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies," ujarnya.
Padahal menurut Kamhar, dalam politik ada istilah Tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan, juga ada istilah seribu kawan belum cukup, satu musuh terlalu banyak. Karenanya, bagi para politikus sejati atau politisi negarawan, tentu akan membuang jauh-jauh gaya politik ekslusif atau politik tertutup.
"Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal. Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal," tandasnya.
Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan tidak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang sepakat mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bagi PDIP Anies adalah antitesis Jokowi yang tidak sesuai dengan karakter dan kebijkan partai.
"Ya bergabung dengan koalisi maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesis Pak Jokowi," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto menegaskan PDIP tidak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2024.
"Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu. Tinggal nanti dialognya siapa Capres dan Cawapres," ucap Hasto.
Apa yang membuat PDIP anti-Anies? "Ya karena faktor-faktor antitesis Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan," ujar Hasto.
(maf)