Zulhas Ancam Demo MK Jika Putuskan Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Tertutup
loading...
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengunjungi kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Hal itu dilakukan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Diketahui, saat ini MK sedang menangani judicial review atau uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara tanpa nama calon anggota legislatif (caleg).
Zulhas mengatakan, PAN memilih sistem proporsional terbuka atau mencoblos partai lengkap dengan nama caleg di Pemilu 2024. Sebab, dalam memilih wakil rakyat, masyarakat harus mengetahui siapa wakilnya.
"Milih presiden ada namanya toh, milih gubernur ada orangnya, jadi milih partai siapa, DPR nya siapa, kan susah kalau engga ada orangnya gimana, kalau begitu partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best," papar saat mengunjungi rumah Din Syamsuddin, Kamis (23/2/2023).
Menurutnya, jika hasil putusan MK berbeda dengan pihaknya, ia pun mengancam akan mendemo MK setiap harinya dengan jumlah massa 5.000 orang.
"Pemerintah usul terbuka, DPR terbuka, apalagi 8 Parpol usulkan terbuka. Kalau sampe MK beda, setiap hari nanti demo 5.000 orang tentunya. Pokoknya kalau itu sampe salah saya akan demo tiap hari. Sebanyak 5.000 orang tiap hari," tekannya.
Terpisah, Din Syamsuddin pun mengaku sistem coblos caleg langsung atau sistem proporsional terbuka lebih harus demokratis. "Dan itu (sistem proporsional terbuka) yang lebih demokratis," imbuhnya.
Diketahui, saat ini MK sedang menangani judicial review atau uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara tanpa nama calon anggota legislatif (caleg).
Zulhas mengatakan, PAN memilih sistem proporsional terbuka atau mencoblos partai lengkap dengan nama caleg di Pemilu 2024. Sebab, dalam memilih wakil rakyat, masyarakat harus mengetahui siapa wakilnya.
"Milih presiden ada namanya toh, milih gubernur ada orangnya, jadi milih partai siapa, DPR nya siapa, kan susah kalau engga ada orangnya gimana, kalau begitu partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best," papar saat mengunjungi rumah Din Syamsuddin, Kamis (23/2/2023).
Menurutnya, jika hasil putusan MK berbeda dengan pihaknya, ia pun mengancam akan mendemo MK setiap harinya dengan jumlah massa 5.000 orang.
"Pemerintah usul terbuka, DPR terbuka, apalagi 8 Parpol usulkan terbuka. Kalau sampe MK beda, setiap hari nanti demo 5.000 orang tentunya. Pokoknya kalau itu sampe salah saya akan demo tiap hari. Sebanyak 5.000 orang tiap hari," tekannya.
Terpisah, Din Syamsuddin pun mengaku sistem coblos caleg langsung atau sistem proporsional terbuka lebih harus demokratis. "Dan itu (sistem proporsional terbuka) yang lebih demokratis," imbuhnya.
(cip)
Lihat Juga :
