Langkah Terpuji Zainudin Amali

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membuat langkah tak biasa. Dia memilih mundur sebagai menteri demi ingin berkonsentrasi sebagai pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hasil Kongres Luar Biasa, Kamis (16/2) pekan lalu.

Di PSSI, Amali memang berada di posisi inti. Dalam kongres yang digelar di Jakarta itu, Amali terpilih sebagai wakil ketua umum PSSI bersama Ratu Tisha. Keduanya menjadi wakil Erick Thohir yang terpilih sebagai ketua umum PSSI baru periode 2023-2027 menggantikan Mochammad Iriawan.

Baca Juga: koran-sindo.com

Langkah Amali yang berani mundur ini seolah mengetuk kesadaran publik. Seperti yang kita ketahui bersama, umumnya orang akan keberatan jika harus melepaskan jabatan yang begitu terhormat seperti menteri. Bahkan yang kerap terjadi, satu jabatan menteri tak cukup. Mereka berupaya keras menambah jabatan-jabatan lain, tentu dengan berbagai cara seperti pendekatan kekuasaan, modal, hingga personal demi meraih jabatan yang diincar itu.

Dilihat dari perspektik sistem demokrasi yang kita anut, tentu cara demikian tak menyalahi aturan. Namun jika ini dibiarkan, hakikatnya nilai dan subtansi demokrasi sebenarnya rawan tergerus. Keadilan (justice) yang ingin diwujudkan dari demokrasi jelas sulit terwujud dengan baik jika seseorang merangkap-rangkap jabatan strategis. Ini beralasan sebab manusia sejatinya secara kodrat memiliki banyak keterbatasan.

Namun nafsu duniawilah yang kerap menggoda seseorang untuk bisa melakukan atau menguasai banyak hal di tengah keterbatasan itu.

Kini, soal posisi Amali di Kabinet Indonesia Maju semakin pasti setelah kemarin Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa politisi Partai Golkar itu sudah menyampaikan pengundurun dirinya secara informal. Dari sinyal ini, tentu proses pergantian biasanya digelar tidak akan lama lagi.

Dalam bingkai praktik demokrasi di Indonesia, mundurnya Amali ini juga memberikan banyak keuntungan. Pertama, PSSI akan lebih ditangani serius. Ini beralasan sebab dengan meletakkan jabatan menteri, maka Amali bisa berkonsentrasi penuh dalam mengurai dan mencari solusi atas sengkarut di tubuh organisasi sepakbola Tanah Air ini.

Harapannya, pembenahan yang dilakukan bersama jajaran pengurus baru mampu membawa pengelolaan sepakbola yang lebih sistematis, transparan sekaligus menggairahkan. Membenahi keruwetan soal liga, wasit, permainan skor dan sederet persoalan yang melilit PSSI bukanlah tugas ringan. Namun dengan kerja keras dan totalitas, tentu harapan perbaikan itu kian terbuka.

Kedua, Amali tidak membebani pemerintahan Jokowi. Dengan melepas posisi menteri, maka Amali seolah lepas dari bayang-bayang pemerintah. Prinsip independensi ini penting agar langkah-langkah PSSI ke depan benar-benar solutif, bukan muter-muter pada persoalan sama seperti yang selama ini terjadi.

Secara politis, Presiden Jokowi juga diuntungkan karena berupaya menunjukkan ke publik mampu membangun praktik demokrasi secara baik dengan menekankan pendekatan merit.

Ketiga, memberi pembelajaran ke publik. Langkah berani Amali secara tidak langsung membuka kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya memegang teguh aspek integritas dan kapablitas dalam menjalankan tugas. Terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi yang akan digapai Amali di PSSI, namun keputusan melepaskan jabatan strategis adalah langkah terpuji.

Dia memahami betul persoalan besar yang ada di depannya. Di sisi lain, Amali juga mampu menyelami sisi kebatinan publik yang begitu berharap ada perubahan mendasar dalam pengelolaan organisasi PSSI.

Harapan besar itu wajar. PSSI adalah wadah organisasi cabang olahraga dengan peminat paling besar di negeri ini. Kemampuan Amali bersama pengurus baru menata ulang organisasi ke depan bisa menjadi jawaban atas keresahan publik. Seperti yang mungkin dirasakan Amali, tugas membenahi PSSI bisa jadi memiliki urgensitas lebih tinggi, pun dari sekadar tugas seorang menteri.

Leiden is Lijden. Memimpin adalah Menderita. Pepatah kuno Belanda ini sepertinya tepat menggambarkan prinsip yang dipegang Amali bahwa apapun jabatannya tak bisa digunakan sewenang-wenang. Amali menunjukkan ke publik tentang konsekuensi besar sebagai pemimpin.

Kita berharap, keputusan Amali ini sepenuhnya berangkat dari panggilan hati. Lebih dari itu, langkah Amali bisa menjadi cerminan bagi menteri atau pemimpin lain demi terwujudnya Indonesia yang makin beradab.