Menyambut Rupiah Digital dengan Perangkat Legal
Rabu, 22 Februari 2023 - 05:42 WIB
loading...
A
A
A
Penerbitan rupiah digital diharapkan dapat menjaga kedaulatan rupiah pada sistem pembayaran digital. Ini karena keriuhan fenomena crypto asset seperti bitcoin dan ethereum, menimbulkan shadow banking dan bahkan shadow central banking. Perusahaan penerbit crypto asset berlaku seolah-olah sebagai bank sentral tanpa batas yurisdiksi.
Lantas apa bedanya rupiah digital dengan crypto asset? Crypto asset dibuat oleh perusahaan swasta yang tidak memiliki legitimasi mengeluarkan mata uang, tanpa jaminan kedaulatan negara. Nilainya lebih fluktuatif, seringkali dibentuk oleh ekspektasi dan rentan manipulasi. “Pengoperasiannya terdesentralisasi dan nilainya tidak stabil,” begitu kata Bill Gates.
Upaya Bank Indonesia menghadirkan rupiah digital sejalan dengan inisiatif bank sentral lain di dunia yang sedang mengeksplore Central Bank Digital Currrency (CBDC). Kristalina Georgieva, Managing Director IMF, mengatakan, “Ini adalah era di mana bank sentral menyingsingkan lengan baju dan membiasakan diri dengan bit dan byte uang digital.”
UU P2SK telah memberikan legitimasi kepada Bank Indonesia untuk mengelola rupiah digital. Meski demikian, pengaturan dalam amendemen UU Mata Uang dimaksud dipandang masih minimalis.
Instrumen vital baru dengan kompleksitas tinggi yang sangat bergantung pada kecanggihan teknologi ini perlu diatur lebih komprehensif. Jika dibandingkan dengan UU Transfer Dana yang juga mengatur pembayaran digital, ketentuan rupiah digital masih perlu dikembangkan lebih detail pada tingkat undang-undang.
Satu di antara aspek yang penting untuk diatur adalah mengenai keunikan identifikasi. Ciri khusus atau desain yang melekat pada rupiah digital belum diatur sebagaimana rupiah kertas dan logam.
Lantas apa bedanya rupiah digital dengan crypto asset? Crypto asset dibuat oleh perusahaan swasta yang tidak memiliki legitimasi mengeluarkan mata uang, tanpa jaminan kedaulatan negara. Nilainya lebih fluktuatif, seringkali dibentuk oleh ekspektasi dan rentan manipulasi. “Pengoperasiannya terdesentralisasi dan nilainya tidak stabil,” begitu kata Bill Gates.
Upaya Bank Indonesia menghadirkan rupiah digital sejalan dengan inisiatif bank sentral lain di dunia yang sedang mengeksplore Central Bank Digital Currrency (CBDC). Kristalina Georgieva, Managing Director IMF, mengatakan, “Ini adalah era di mana bank sentral menyingsingkan lengan baju dan membiasakan diri dengan bit dan byte uang digital.”
UU P2SK telah memberikan legitimasi kepada Bank Indonesia untuk mengelola rupiah digital. Meski demikian, pengaturan dalam amendemen UU Mata Uang dimaksud dipandang masih minimalis.
Instrumen vital baru dengan kompleksitas tinggi yang sangat bergantung pada kecanggihan teknologi ini perlu diatur lebih komprehensif. Jika dibandingkan dengan UU Transfer Dana yang juga mengatur pembayaran digital, ketentuan rupiah digital masih perlu dikembangkan lebih detail pada tingkat undang-undang.
Satu di antara aspek yang penting untuk diatur adalah mengenai keunikan identifikasi. Ciri khusus atau desain yang melekat pada rupiah digital belum diatur sebagaimana rupiah kertas dan logam.
Lihat Juga :
