Pemilu Sesuai UU, KPU: 14 Februari 2024 Pemungutan Suara Capres dan Caleg
Senin, 20 Februari 2023 - 16:16 WIB
loading...
Pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpatokan pada Pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpatokan pada Pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .
Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan, demokrasi Indonesia adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kiblat.
"Terkait dengan penundaan Pemilu, Pasal 167 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Idham dalam diskusi bertema Setahun Jelang Pemilu terpantau di Channel YouTube Survei Kedai Kopi, Senin (20/2/2024).
Baca juga: KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Dia menjelaskan, UU tersebut merupakan turunan dari bab 7 Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Kata dia, di dalam pasal tersebut tidak hanya bicara tentang asas Pemilu namun juga pelaksanaan pesta demokrasi itu yang diadakan lima tahun sekali.
"Jadi perintah pemilu lima tahun Ini adalah perintah UUD dasar, konstitusi kita. Kami sebagai penyelenggara Pemilu optimis, ini akan meningkatkan antusiasme publik atau masyarakat untuk berpartisipasi," jelasnya.
Saat ini kata dia, KPU tengah melaksanakan pemutahiran data yang yang berlangsung 12 Februari sampai 13 Maret 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di 130 perwakilan negara.
Baca juga: KPU Optimistis Pemilu 2024 Berjalan Lancar
Kemudian KPU juga tengah mempersiapkan regulasi pencalonan anggota legislatif (caleg). Berdasarkan UU Pemilu Pasal 246, KPU harus menerima pendaftaran caleg yang diajukan partai politik (parpol) paling lambat 9 bulan sebelum pemungutan suara.
"Kami rencana tanggal 1-14 Mei 2023 kami akan buka pendaftaran caleg yang diusung oleh parpol dan DPD, tentunya diawali dengan pengumuman pencalonan yang akan kami buka 24 April 2023, sesuai dengan PKPU," jelas Idham.
Untuk diketahui, Pemilu dimulai pada 14 Februari 2024. Diawali dengan pemungutan suara untuk capres, DPD, dan DPR. Kemudian, pada 27 November 2024 yakni pemungutan suara untuk Kepala daerah (Gubernur, Wali kota dan Bupati) dan DPRD.
Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan, demokrasi Indonesia adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kiblat.
"Terkait dengan penundaan Pemilu, Pasal 167 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Idham dalam diskusi bertema Setahun Jelang Pemilu terpantau di Channel YouTube Survei Kedai Kopi, Senin (20/2/2024).
Baca juga: KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Dia menjelaskan, UU tersebut merupakan turunan dari bab 7 Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Kata dia, di dalam pasal tersebut tidak hanya bicara tentang asas Pemilu namun juga pelaksanaan pesta demokrasi itu yang diadakan lima tahun sekali.
"Jadi perintah pemilu lima tahun Ini adalah perintah UUD dasar, konstitusi kita. Kami sebagai penyelenggara Pemilu optimis, ini akan meningkatkan antusiasme publik atau masyarakat untuk berpartisipasi," jelasnya.
Saat ini kata dia, KPU tengah melaksanakan pemutahiran data yang yang berlangsung 12 Februari sampai 13 Maret 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di 130 perwakilan negara.
Baca juga: KPU Optimistis Pemilu 2024 Berjalan Lancar
Kemudian KPU juga tengah mempersiapkan regulasi pencalonan anggota legislatif (caleg). Berdasarkan UU Pemilu Pasal 246, KPU harus menerima pendaftaran caleg yang diajukan partai politik (parpol) paling lambat 9 bulan sebelum pemungutan suara.
"Kami rencana tanggal 1-14 Mei 2023 kami akan buka pendaftaran caleg yang diusung oleh parpol dan DPD, tentunya diawali dengan pengumuman pencalonan yang akan kami buka 24 April 2023, sesuai dengan PKPU," jelas Idham.
Untuk diketahui, Pemilu dimulai pada 14 Februari 2024. Diawali dengan pemungutan suara untuk capres, DPD, dan DPR. Kemudian, pada 27 November 2024 yakni pemungutan suara untuk Kepala daerah (Gubernur, Wali kota dan Bupati) dan DPRD.
(maf)
Lihat Juga :
