KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
loading...
Ketua KPU Hasyim Asyari memastikan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) memastikan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu sebesar Rp76,6 triliun.
"KPU itu yang menyelenggarakan Pemilu, tapi kami harus memastikan bahwa pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan, anggaran juga sudah disiapkan oleh pemerintah," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Hasyim menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 yang disetujui pemerintah sebesar Rp76,6 triliun. Pada tahun ini KPU mendapat anggaran sebesar Rp15.987.872.001. "Sudah, 2023 di daftar isian anggaran itu sudah diberikan kepada KPU," ucapnya.
Baca juga: DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu Setujui Rancangan Dapil untuk Pemilu 2024
Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang kembali bergulir, Hasyim enggan menanggapinya. Sebab, tugas KPU adalah menjalankan UU agar Pemilu terlaksana sesuai jadwal. "Jangan tanya saya, kalau KPU kan memastikan pemilu jalan. Terus kalau ada orang ngomongin Pemilu ditunda, tanya orang itu," katanya.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan, ada kemungkinan wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. "Saya melihat bisa fifty-fifty (penundaan Pemilu 2024 terjadi)," kata Mardiono dalam wawancara khusus bersama MNC Portal Indonesia, Kamis (2/2/2023).
Menurutnya, jika pemulihan bangsa Indonesia pasca Covid-19 bisa dilakukan lebih cepat, ditambah tahapan Pemilu yang sudah diatur oleh penyelenggara Pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman, dirinya memperkirakan Pemilu 2024 akan terlaksana sebagaimana semestinya.
Namun sebaliknya, jika dalam tahapan Pemilu ini nantinya proses pemulihan pasca Covid-19 belum terjadi, ditambah ancaman Indonesia atas resesi dunia kian nyata, maka hal ini harus benar-benar diwaspadai.
Baca juga: Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024, MPR: Semua Sepakat Tak Ada Amendemen UUD
"Jangan sampai ancaman krisis resesi ini meningkat, kemudian kita masuk pada tahun politik ini, ini kemudian menganggu. Kita akan lebih cepat lagi masuk kepada jurang, kita akan terlibat krisis dunia ini, ini juga tidak boleh terjadi untuk perjalanan bangsa ini," ujarnya.
"KPU itu yang menyelenggarakan Pemilu, tapi kami harus memastikan bahwa pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan, anggaran juga sudah disiapkan oleh pemerintah," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Hasyim menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 yang disetujui pemerintah sebesar Rp76,6 triliun. Pada tahun ini KPU mendapat anggaran sebesar Rp15.987.872.001. "Sudah, 2023 di daftar isian anggaran itu sudah diberikan kepada KPU," ucapnya.
Baca juga: DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu Setujui Rancangan Dapil untuk Pemilu 2024
Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang kembali bergulir, Hasyim enggan menanggapinya. Sebab, tugas KPU adalah menjalankan UU agar Pemilu terlaksana sesuai jadwal. "Jangan tanya saya, kalau KPU kan memastikan pemilu jalan. Terus kalau ada orang ngomongin Pemilu ditunda, tanya orang itu," katanya.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan, ada kemungkinan wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. "Saya melihat bisa fifty-fifty (penundaan Pemilu 2024 terjadi)," kata Mardiono dalam wawancara khusus bersama MNC Portal Indonesia, Kamis (2/2/2023).
Menurutnya, jika pemulihan bangsa Indonesia pasca Covid-19 bisa dilakukan lebih cepat, ditambah tahapan Pemilu yang sudah diatur oleh penyelenggara Pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman, dirinya memperkirakan Pemilu 2024 akan terlaksana sebagaimana semestinya.
Namun sebaliknya, jika dalam tahapan Pemilu ini nantinya proses pemulihan pasca Covid-19 belum terjadi, ditambah ancaman Indonesia atas resesi dunia kian nyata, maka hal ini harus benar-benar diwaspadai.
Baca juga: Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024, MPR: Semua Sepakat Tak Ada Amendemen UUD
"Jangan sampai ancaman krisis resesi ini meningkat, kemudian kita masuk pada tahun politik ini, ini kemudian menganggu. Kita akan lebih cepat lagi masuk kepada jurang, kita akan terlibat krisis dunia ini, ini juga tidak boleh terjadi untuk perjalanan bangsa ini," ujarnya.
Explore More