Kasus Covid-19 Melonjak, PKS Usul Gunakan Datakrasi Pantau Penyebaran
loading...
Politikus PKS Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah menggunakan datakrasi dalam penanganan COVID-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi kebijakan kenormalan baru. Sejak dilakukan pelonggaran dan aktivitas masyarakat, serta ekonomi, kasus positif COVID-19 menunjukan peningkatan signifikan.
Politikus PKS Mardani Ali Sera melihat pelaksanaan di lapangan tidak terkendali. "Saya kok melihat malah implementasi di lapangan dan pengaturan tidak berjalan. Ini menyebabkan melonjaknya penyebaran COVID-19," ujarnya, Kamis (16/7/2020).
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Rabu (15/7/2020) kemarin, jumlah orang yang terpapar Covid-19 sebanyak 1.522, sembuh 1.414, dan 87 meninggal dunia. Secara keseluruhan, orang yang positif Covid-19 mencapai 80.094, sembuh 39.050, dan 2.797 meninggal dunia.(
)
Mardani mengungkapkan, kondisi yang mengkhawatirkan ini buah dari kebijakan pelonggaran pengaturan jarak sehingga melahirkan klaster-klaster baru. "Kita baru di fase gelombang pertama. Akan tetapi, sudah muncul klaster baru, seperti di perumahan sekolah, asrama, pasar, dan lainnya," tutur alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.
Beberapa daerah mengalami peningkatan kasus positif COVID-19, antara lain, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sejak sebulan lalu, Wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya Raya, menjadi perhatian karena kasus COVID-19 melonjak tajam.
Ketua DPP PKS meminta pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengedepankan ilmiah dan hasil riset. "Menjadikan data dan temuan dari ilmuan seharusnya dipilih oleh presiden. Kalau perlu, ketua gugus tugas diganti dengan akademisi virologi dan epidemiologi," tuturnya.( )
Mardani mengusulkan pemerintah mengedepankan datakrasi dalam penanggulangan penyebaran Sars Cov-II. Untuk diketahui datakrasi adalah sistem politik yang digerakkan oleh kecerdasan buatan dengan big data sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Atau disebut juga politik yang berpijak pada kebenaran. "Pemanfataan datakrasi untuk memantau penyebaran Covid-19. Ini bisa membuat lebih efektif dan menghindari penambahan kasus lebih besar di tempat lain," ujarnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera melihat pelaksanaan di lapangan tidak terkendali. "Saya kok melihat malah implementasi di lapangan dan pengaturan tidak berjalan. Ini menyebabkan melonjaknya penyebaran COVID-19," ujarnya, Kamis (16/7/2020).
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Rabu (15/7/2020) kemarin, jumlah orang yang terpapar Covid-19 sebanyak 1.522, sembuh 1.414, dan 87 meninggal dunia. Secara keseluruhan, orang yang positif Covid-19 mencapai 80.094, sembuh 39.050, dan 2.797 meninggal dunia.(
Baca Juga
Mardani mengungkapkan, kondisi yang mengkhawatirkan ini buah dari kebijakan pelonggaran pengaturan jarak sehingga melahirkan klaster-klaster baru. "Kita baru di fase gelombang pertama. Akan tetapi, sudah muncul klaster baru, seperti di perumahan sekolah, asrama, pasar, dan lainnya," tutur alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.
Beberapa daerah mengalami peningkatan kasus positif COVID-19, antara lain, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sejak sebulan lalu, Wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya Raya, menjadi perhatian karena kasus COVID-19 melonjak tajam.
Ketua DPP PKS meminta pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengedepankan ilmiah dan hasil riset. "Menjadikan data dan temuan dari ilmuan seharusnya dipilih oleh presiden. Kalau perlu, ketua gugus tugas diganti dengan akademisi virologi dan epidemiologi," tuturnya.( )
Mardani mengusulkan pemerintah mengedepankan datakrasi dalam penanggulangan penyebaran Sars Cov-II. Untuk diketahui datakrasi adalah sistem politik yang digerakkan oleh kecerdasan buatan dengan big data sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Atau disebut juga politik yang berpijak pada kebenaran. "Pemanfataan datakrasi untuk memantau penyebaran Covid-19. Ini bisa membuat lebih efektif dan menghindari penambahan kasus lebih besar di tempat lain," ujarnya.
(abd)
Explore More