Pemindahan IKN dan Relevansinya bagi ASEAN

Bunyan Saptomo
Mantan Duta Besar RI di Sofia,
Ketua Komisi Hubungan Luar NegeriMUI

Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia bagian timur (Sabah dan Serawak). Hal ini menimbulkan semangat baru bagi dua negara serumpun untuk mempererat kerja sama, termasuk dalam pembangunan IKN Indonesia.

Ada sejumlah alasan mengapa lokasi IKN ditetapkan di Kalimantan Timur. Di samping alasan minimnya risiko bencana alam seperti gempa, banjir, dan tsunami, Presiden menilai lokasi Ibu Kota Nusantara yang baru sangat strategis. Selain itu, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). Pertimbangan lain adalah infrastruktur yang sudah relatif lengkap, dan terakhir, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 ha.

Alasan-alasan tersebut hampir semuanya terkait pertimbangan domestik, kecuali alasan kedua, “lokasinya sangat strategis”. Pengertian “strategis” bukan hanya merujuk pada aspek lokasi, tapi juga aspek yang lebih luas seperti aspek politik, keamanan, dan ekonomi.

Sambutan positif PM Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa IKN yang baru bukan saja strategis bagi Indonesia, tapi juga bagi Malaysia dan negara ASEAN bagian timur seperti Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste.

Asia Tenggara berada pada posisi strategis, yaitu di antara dua Samudera, yakniSamudera India di sebelah selatan dan Samudera Pasific di sebelah timur. Posisi strategis lainnya adalah berada di antara dua benua, yakni Asia di sebelah utara dan barat serta Benua Australia di tenggara.

Kawasan ini dikelilingi empat negara besar, China dan Jepang di utara, India di barat, dan Australia di tenggara. Dari segi geografi, kawasan Asia Tenggara terbagi dua, yaitu Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara lautan (maritim). Asia Tenggara daratan meliputi negara Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan sebagian Malaysia (semenanjung Malaya). Asia Tenggara maritim meliputi negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan sebagian Malaysia (Sabah dan Serawak).

Karena letak Asia Tenggara yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, kawasan ini sering menjadi rebutan pengaruh oleh negara-negara besar yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan pertumbuhan ekonomi kawasan, pada 8 Agustus 1967 didirikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Organisasi regional ini didirikan lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangannya sampai akhir abad ke-20 jumlah anggota meningkat jadi 10 negara dengan masuknya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam serta ditambah Timor Leste sebagai anggota ke-11.

ASEAN dirancang sebagai organisasi regional yang anggotanya hanya terdiri atas negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara sehingga ASEAN pada dasarnya identik dengan Asia Tenggara. Sehubungan dengan letak yang sangat strategis ASEAN, maka tidaklah berlebihan bila pada keketuaan Indonesia tahun ini mengusung tema:”ASEAN Matters, Epicentrum of Growth”.

Signifikansi Pemindahan IKN
Dilihat dari aspek strategis, pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan minimal ada empat relevansi dengan ASEAN, yaituPertama, dari segi lokasi, Kalimantan Timur yang akan menjadikan IKN, yang bernama Nusantara, menjadi lebih di tengah kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Tepatnya, lokasi IKN di tengah ASEAN maritim atau ASEAN bagian timur (Brunei, Malaysia Timur, Filipina, dan Timor Leste). Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta yang menjadi IKN saat ini terletak di Pulau Jawa, pinggir selatan kawasan ASEAN.

Jakarta hanya sekitar 90 km dari Samudera India (batas selatan kawasan ASEAN). Sementara jarak Jakarta (lokasi Kantor Sekretariat ASEAN) ke Hanoi (ibu kota paling utara negara anggota ASEAN) sekitar 3.000 km. Setelah nanti pindah ke Kalimantan Timur, IKN yang baru lokasinya sekitar 850 km dari Samudera India dan sekitar 2.750 km dari Hanoi.

Namun, karena lokasinya lebih ke timur, IKN agak menjauh dari ibu kota empat negara anggota ASEAN di bagian barat, yakni Myanmar, Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok.

Kedua, dari segi politik, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dan integrasi ASEAN. Hal ini karena adanya fakta bahwa Pulau Kalimantan dihuni oleh tiga anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia (Sabah dan Serawak).

Jarak dari IKN Nusantara ke Brunei Darussalam hanya sekitar 700 km dan ke Kota Kinabalu, Ibu Kota Sabah, hanya sekitar 800 km. Kedekatan lokasi ini akan semakin memperkuat integrasi bila disertai dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang lebih baik.

Ketiga,dilihat dari segi keamanan, pemindahan IKN ke Kalimantan bisa diartikan sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan sekitar Kalimantan. Pengambil keputusan pemindahan IKN tentunya paham bahwa Kalimantan Timur terletak di pinggir Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi ancaman keamanan yang mungkin ditimbulkan.

Letak Kalimantan yang berdekatan dengan Laut China Selatan (LCS) yang potensi konfliknya sangat besar tentunya juga sudah dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Begitu pula letak Kalimantan yang berdekatan dengan laut Sulu yang berpotensi ancaman bajak laut pasti telah dipertimbangkan. Komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan kawasan sekitar Kalimantan tentu akan dilakukan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN terkait (Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina).

Keempat,dari segi ekonomi yang disambut baik oleh PM Malaysia dan sangat terkait dengan subtema “Epicentrum of Growth”. Pemindahan IKN ke Kalimantan diprediksi mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan East ASEAN Growth Area (EAGA) di mana Malaysia timur termasuk di dalamnya. Kawasan ini meliputi empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Oleh karena itu, kawasan kerja sama ekonomi ini disebut BIMP-EAGA.

Presiden Jokowi pada KTT BIMP-EAGA ke-14 Oktober 2021 lalu memberikan penekanan pada empat hal, yaitu percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan bandara, kemudian pengembangan pertanianinclusivedan berkelanjutan, digitalisasi ekonomi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau.

Menko perekonomian dalam siaran persnya terkait KTT itu menambahkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian telah dibentuk dua koridor ekonomi, yaitu West Borneo Economic Corridor (WBEC) dan Greater Sulu Sulawesi Corridor (GSSC).

Secara khusus juga dikembangkan East Borneo Economic Corridor (EBEC) yang mencakup Kaltim, Kaltara, Sabah, Serawah, dan Tawi-tawi. Dalam pertemuan tingkat Menteri BIMP-EAGA, November 2022, Menko perekonomian juga menekankan pentingnya koneksivitas di kawasan ini.