Jokowi Sasar Lembaga Negara, CBA: Rampingkan Dulu Lingkar Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat merampingkan 18 lembaga nonstruktural dengan dalih meringankan beban keuangan negara. Direktur Eksekutif Center of Budjet Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, jumlah 18 lembaga itu masih terlalu sedikit bila tujuannya membuat ringan anggaran.

"Ibarat kapal, jalan masih berat melangkah dan terseok-seok dalam lautan pandemi Covid-19. Hal ini karena masih banyaknya organisasi pemerintah yang masih tumpamg tindih," tutur Uchok saat dihubungi SINDOnews, Rabu (15/7/2020).

(Baca: Bantah Marah-Marah, Jokowi Dinilai Ingin Menganulir Reshuffle Kabinet)

Uchok menyarankan Jokowi untuk tidak terlalu jauh dulu memikirkan perampingan lembaga-lembaga negara. Sebaliknya dia meminta agar Jokowi mau menengok lingkaran istana sendiri.

"Saya usul, kalau mau merampingkan lembaga negara, rampingkan dulu, lembaga negara dalam lingkaran istana," imbuh dia.

Menurut Uchok, lembaga dalam lingkaran Istana cukup diurus sekretariat negara (sekneg). Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sekretaris kabinet (Seskab), Wantimpres, hingga staf melenial presiden lebih baik dihapus. ”Agar tidak tumpang tindih dan benar-benar menghemat anggaran negara,” kata Uchok.

(Baca: Pakar HTN: Kebijakan Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Tepat)

Lebih lanjut Uchok mengatakan, dengan dihapus lembaga lembaga sekitar istana, maka kebijakan pemerintah bisa dianggap efektif dan serius dalam merampingkan organisasi pemerintah.

"Kemudian penyangkit yang biasa muncul dalam merampingkan organisasi pemerintah adalah, hari ini 18 lembaga negara dirampingkan, tapi kemudian muncul lagi lembaga baru," ujarnya.