Berharap Transportasi Umum yang Terintegrasi

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Dalam dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Peraturan Presiden No 5/2018), disebutkan sejumlah poin tentang penggunaan angkutan umum untuk melayani masyarakat.

Poin-poin dimaksud adalah, (1) pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% dari total pergerakan orang; (2) waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan; (3) kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam.

Selanjutnya, poin (4) cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan; (5) akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter; (6) setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi perkotaan.

Poin lainnya adalah; (7) simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride), dengan jarak perpindahan antarmoda tidak lebih dari 500 meter; dan (8) perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal tiga kali.

ModalShareAngkutan Umum
Studi yang dilakukanJabodetabek Urban Transportation PolicyIntegration (JUTPI)-2 pada 2018, menyebutkan bahwa total pergerakan di Jabodetabek sebanyak 88,2 trip per hari. Di dalam Kota Jakarta 21,2 juta (24%) trip per hari,commuter6,4 juta (7,3%) trip per hari dan lainnya 60,6 (68,7%) trip per hari. Di samping itu, data JUTPI 2018 menyatakanmodal-shareangkutan umum 8,20% (bus, trans Jakarta, kereta api, ojek, taksi/bajaj). Persentasenon motorizedsekitar 17%.

Polling Institute(2022), menyebutkanmodal sharekendaraan umum 8,1% (hanya yang bertrayek/fix line).Modal sharekendaraan umum 55,79% (termasuk taksionlinedan ojekonline).

Sedangkan pada Evaluasi Kinerja Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (2021), menyatakan bahwamode shareperjalanan masyarakat Jabodetabek masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi yaitu sepeda motor 51%, mobil pribadi 19%, dan sepeda 1%. Sedangkan penggunaan moda transportasi angkutan umum 25%.

Kajian Metode Pengukuran IKU RITJ yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) 2022, menyebutkanmodal shareangkutan umum bertrayek sebagai moda utama sebanyak 24%.Modal shareangkutan umum (bertrayek plus tidak bertrayek/online) sebanyak 32%.

Sementara itu, Waktu Perjalanan Pengguna Angkutan Umum untuk waktu perjalanan rata-rata seluruh pengguna angkutan umum Jabodetabek hanya sekitar 20,27 menit (jaraklebih kurang5,52 km). Sedangkan waktu perjalanan rata-ratacommuter(12,76%) di Jabodetabek 86,67 menit atau 1 jam 26,67 menit (jarak lebih kurang 25,67 km). Sebanyak 96,1% perjalanan kurang 1,5 jam

Terkait kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum, pada jam puncak adalah 19,16 km/jam (tidak termasuk kereta api). Kecepatan rata-rata KRLCommuter Linesekitar 45,89 km/jam dan kecepatan rata-rata Bus Trans Jakarta 22,59 km/jam.

Dari sisi akses jalan kaki ke angkutan umum, pra angkutan sekitar 181 meter dan purna angkutan sekitar 116 meter (termasuk seluruh jenis moda pra/purna angkutan, seperti jalan kaki, sepeda motor, angkot, ojek, taksi). Pra/purna dengan berjalan kaki sekitar 149 meter. Sementara jika melihat integrasi jaringan layanan transportasi, sebanyak 100% terintegrasi dengan angkutan lanjutan, 85,45% terintegrasi dengan BRT, Bus Sedang/Besar, angkot dan 14,55% terintegrasi dengan kurang dari dua angkutan umum bertrayek.

Data lain menyebutkan, jarak perpindahan moda, jarak rata-rata perpindahan moda di simpul transportasi utama ke fasilitas pejalan kaki 105,93 meter dan ke fasilitas parkir/park and ride43,21 meter. Jarak rata-rata perpindahan moda ke fasilitas pejalanan kaki, parkir, halte bus, simpul lainnya adalah 127,09 meter.

Dilihat dari jumlah perpindahan moda dalam satu kali perjalanan. Sebanyak 1,03 perpindahan moda dalam satu kali perjalanan (atau jumlah moda yang digunakan dalam satu kali perjalanan 2,03 moda) dan 56% pra/purna angkutan dengan berjalan kaki

Operasi LRT Jabodebek
Sebagai sebuah angkutan publik massal, pelayanan LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal, tetapi harus terintegrasi, dari hulu hingga hilir, pra perjalanan, selama perjalanan, dan pascaperjalanan. Aksesibilitas ke 310 kawasan permukiman dan komersial harus ada untuk memberikan kemudahan bagi pengguna LRT Jabodebek.

Rencananya, pada Juli 2023 akan beroperasi LRT Jabodebek dengan 17 stasiun sepanjang 44,43 km. Sejumlah fasilitas integrasi telah disiapkan seperti fasilitas di stasiun integrasi LRT Jabodebek - Kereta Cepat Jakarta Bandung di Halim KM1+350, kemudianSkybridgeatau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Revo – Stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat. Fasilitas pendukung lainnya juga bisa ditemukan di sekitar Gedung MTH 27 Office Suite PT Adhi Commuter Properti ke Stasiun LRT Jabodebek Ciliwung, di area Gedung Apartemen/Parkir PT Kresna Inti Utama Bekasi Barat, di Stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1, hingga area Dukuh Atas – Stasiun KCI Sudirman.

Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan mempermudah perpindahan moda yang dilakukan oleh pengguna sehingga berjalan lancar (seamless). Dengan demikian, akan mereduksi waktu perjalanan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi pengguna.

Pembangunan transportasi antarmoda juga harus terus diperbaiki, di antaranya pelayanan terpadu untuk pengguna angkutan umum. Simpul transportasi bertumpu pada faktor keterpaduan/integrasi ini harus meliputi integrasi fisik, integrasi layanan/informasi, dan integrasi tarif.

Integrasi tarif sedianya sudah dilakukan untuk layanan transportasi umum di Kota Jakarta. Seyogyanya juga dapat dilakukan hal yang sama nantinya dengan KRLCommuter Linedan LRT Jabodebek.

Layanan transportasi umum di Jakarta kini jauh lebih baik dan sudah sejajar dengan layanan transportasi di banyak kota metropolitan di dunia. Sayangnya, ini tidak terjadi di wilayah pendukungnya seperti Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang.

Hanya dua kota yang mengoperasikan angkutan umum modern, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Trans Ayo di Kota Tangerang. Sementara akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal, bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya.

Sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan pembenahan transportasi umum di Wilayah Bodebatek. EfisiensiPublic Service Obligation(PSO) KRLCommuter Linedengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp208 - 475 miliar.

Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi dariprivateke tranportasi publik.

Sekadar diketahui, layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99% lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum. Jauh berbeda dengan Kota Jakarta yang layanan transportasi umumnya sudah mengcover92% wilayah. Bahkan, jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta kini sudah dilayani angkot JakLingko.