Kepala BP2MI Tegaskan Kawal Kasus TPPO 87 Pekerja Migran Indonesia hingga Tuntas
loading...
Kepala BP2MI Benny Rhamdhani tegaskan bakal mengawal kasus TPPO 87 pekerja migran Indonesia hingga tuntas. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) akan mengawal hingga tuntas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Bandara Juanda, Jawa Timur. Sebanyak 87 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang menjadi korban berhasil diselamatkan petugas.
Kasus TPPO puluhan CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah (Timteng) ini berhasil digagalkan oleh Tim dari Dinas Nakertras Propinsi Jawa Timur dan petugas gabungan dari Imigrasi Bandara Juanda, Dansatgaspam Bandara Juanda.
"BP2MI memastikan akan mengawal proses hukumnya agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi bagi TPPO. Negara tidak boleh kalah," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdhani saat konferensi pers yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kantor Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Jawa Timur, Sabtu (28/1/2023).
Benny menyebut, di hari yang sama BP2MI Provinsi Jawa Timur juga melakukan penggerebekan tempat penampungan CPMI ilegal yang mengaku sebagai LPK di Tulungagung. Tempat tersebut diisi ibu-ibu yang akan diberangkatkan secara tidak resmi.
Dalam penggerebekan itu, tim mendapatkan tiga CPMI berinisal NL (42) warga Banyuwangi, T (21) warga Kabupaten Donggala, dan P (27) warga Kabupaten Kairo Provinsi Papua yang akan di berangkatkan ke Malaysia.
Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan sebanyak 87 CPMI yang mayoritas perempuan, tersebut dibawa ke Shelter Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Bendul Merisi, Kota Surabaya.
“Pemberangkatan ilegal CPMI tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah. Setelah proses di sini akan kita serahkan ke Polda Jawa Timur dengan menyerahkan barang bukti paspor tiket dan lain-lain," ucapnya.
Kasus TPPO puluhan CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah (Timteng) ini berhasil digagalkan oleh Tim dari Dinas Nakertras Propinsi Jawa Timur dan petugas gabungan dari Imigrasi Bandara Juanda, Dansatgaspam Bandara Juanda.
"BP2MI memastikan akan mengawal proses hukumnya agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi bagi TPPO. Negara tidak boleh kalah," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdhani saat konferensi pers yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kantor Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Jawa Timur, Sabtu (28/1/2023).
Benny menyebut, di hari yang sama BP2MI Provinsi Jawa Timur juga melakukan penggerebekan tempat penampungan CPMI ilegal yang mengaku sebagai LPK di Tulungagung. Tempat tersebut diisi ibu-ibu yang akan diberangkatkan secara tidak resmi.
Dalam penggerebekan itu, tim mendapatkan tiga CPMI berinisal NL (42) warga Banyuwangi, T (21) warga Kabupaten Donggala, dan P (27) warga Kabupaten Kairo Provinsi Papua yang akan di berangkatkan ke Malaysia.
Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan sebanyak 87 CPMI yang mayoritas perempuan, tersebut dibawa ke Shelter Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Bendul Merisi, Kota Surabaya.
“Pemberangkatan ilegal CPMI tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah. Setelah proses di sini akan kita serahkan ke Polda Jawa Timur dengan menyerahkan barang bukti paspor tiket dan lain-lain," ucapnya.
(cip)
Explore More