Polemik Kenaikan Biaya Haji, PKS Nilai Cara Hitung Pemerintah Keliru
loading...
Tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji Rp69,1 juta per jamaah. PKS menilai cara Kemenag menghitung kenaikan biaya haji tersebut keliru. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meminta biaya haji tidak dibandingkan dengan umrah. Hal ini penting agar tidak keliru menentukan besaran kenaikan biaya haji.
Menurut Iskan, usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69,1 juta dari Rp39,8 juta per jamaah salah perhitungan.
"Itu salah, enggak boleh caranya menghitungnya begitu. Kalau jamaah haji setor Rp25 juta kan dia mengendap uang 30 tahun, itu kali 70% bisa 210 persen," kata Iskan saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/1/2023).
Dia mengingatkan asumsi pemerintah memberikan subsidi tidak benar. Yang benar, jamaah haji disokong keuntungan dari setoran dana awal yang mengendap. "Haji dengan harga segitu murah, jangan hitung begitu kan ada keuntungannya, bukan subsidi itu enggak bener. Itu keuntungan optimalisasi dana haji yang dikelola," ujarnya.
Iskan mengatakan hal itu jelas berbeda dengan umrah yang tanpa setoran awal. Dengan begitu biaya bisa di kisaran Rp25-30 juta per jamaah.
"Kalau jamaah umrah dia bayar Rp35 juta kan dia enggak nyetor dana awal. Jamaah haji sudah setor Rp25 tapi uang itu kan mengendap 20-30 tahun itu untungnya sudah berapa?" tuturnya.
Karena itu, Iskan meminta agar Menag Yaqut melakukan rasionalisasi usulan biaya haji 2023, baik dengan cara membagi besaran risiko secara bertahap hingga menaikkan dana setoran awal di tahun berikutnya.
"Risikonya dibag. Umpamanya jamaah, katakanlah asumsi jamaah haji naik Rp5 juta, tahun depan nambah lagi Rp6 juta jadi seimbang kalau kenaikan lima persen. Sampai jamaah ke depan nambah setoran awal supaya hasilnya banyak, ini harus diatur," katanya.
Menurut Iskan, usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69,1 juta dari Rp39,8 juta per jamaah salah perhitungan.
"Itu salah, enggak boleh caranya menghitungnya begitu. Kalau jamaah haji setor Rp25 juta kan dia mengendap uang 30 tahun, itu kali 70% bisa 210 persen," kata Iskan saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/1/2023).
Dia mengingatkan asumsi pemerintah memberikan subsidi tidak benar. Yang benar, jamaah haji disokong keuntungan dari setoran dana awal yang mengendap. "Haji dengan harga segitu murah, jangan hitung begitu kan ada keuntungannya, bukan subsidi itu enggak bener. Itu keuntungan optimalisasi dana haji yang dikelola," ujarnya.
Iskan mengatakan hal itu jelas berbeda dengan umrah yang tanpa setoran awal. Dengan begitu biaya bisa di kisaran Rp25-30 juta per jamaah.
"Kalau jamaah umrah dia bayar Rp35 juta kan dia enggak nyetor dana awal. Jamaah haji sudah setor Rp25 tapi uang itu kan mengendap 20-30 tahun itu untungnya sudah berapa?" tuturnya.
Karena itu, Iskan meminta agar Menag Yaqut melakukan rasionalisasi usulan biaya haji 2023, baik dengan cara membagi besaran risiko secara bertahap hingga menaikkan dana setoran awal di tahun berikutnya.
"Risikonya dibag. Umpamanya jamaah, katakanlah asumsi jamaah haji naik Rp5 juta, tahun depan nambah lagi Rp6 juta jadi seimbang kalau kenaikan lima persen. Sampai jamaah ke depan nambah setoran awal supaya hasilnya banyak, ini harus diatur," katanya.
Explore More