Pakar Hukum Sebut KUHP Nasional Miliki Pasal-pasal Futuristik
Kamis, 19 Januari 2023 - 15:10 WIB
loading...
Fakultas Hukum Untan bekerja sama dengan Mahupiki menggelar acara sosialisasi KUHP di Hotel Mercure Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1/2023). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
PONTIANAK - Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) nasional dinilai sangat futuristik karena memuat norma yg dapat menjangkau kebutuhan hukum di masa mendatang. Untuk itu pembentuk KUHP ini layak diapresiasi sebagai pembaruan norma dan sistem hukum pidana nasional.
KUHP dianggap futuristic misalnya Pasal 188. Di situ diatur bahwa yang bisa diancam pidana bukan hanya mereka yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Yang dimaksud paham lain tersebut bisa diartikan paham ideologi apapun yg bertentangan dengan Pancasila pada saat ini maupun yang akan datang. “Ini termasuk hal baru yang perlu kita apresiasi, di mana dalam KUHP WvS (peninggalan kolonial Belanda) tidak ada," kata Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto di sela acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Hotel Mercure Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1/2023). Baca juga: Pengusaha Minta Jaminan Tidak Ada Penggrebekan Hotel
KUHP nasional ini, lanjutnya, juga mencantumkan rumusan tindak pidana baru asli Indonesia yang lainnya. Misalnya, tindak pidana seseorang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang dapat mencederai orang lain, sehingga dapat menimbulkan tindak pidana baru (penipuan, pemerasan). Juga tindak pidana yang terkait kumpul kebo atau kohabitasi.
"Walaupun diatur bersamaan dengan perzinahan, tapi ini tindak pidana asli Indonesia karena istilah kumpul kebo hanya dikenal di negara kita dan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya bangsa kita," ujar Prof Benny.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mengatakan, KUHP baru mengandung banyak kelebihan. Antara lain lebih mencerminkan nilai dan norma Indonesia sebagai negara berdaulat serta lebih sesuai dengan zaman modern.
KUHP dianggap futuristic misalnya Pasal 188. Di situ diatur bahwa yang bisa diancam pidana bukan hanya mereka yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Yang dimaksud paham lain tersebut bisa diartikan paham ideologi apapun yg bertentangan dengan Pancasila pada saat ini maupun yang akan datang. “Ini termasuk hal baru yang perlu kita apresiasi, di mana dalam KUHP WvS (peninggalan kolonial Belanda) tidak ada," kata Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto di sela acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Hotel Mercure Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1/2023). Baca juga: Pengusaha Minta Jaminan Tidak Ada Penggrebekan Hotel
KUHP nasional ini, lanjutnya, juga mencantumkan rumusan tindak pidana baru asli Indonesia yang lainnya. Misalnya, tindak pidana seseorang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang dapat mencederai orang lain, sehingga dapat menimbulkan tindak pidana baru (penipuan, pemerasan). Juga tindak pidana yang terkait kumpul kebo atau kohabitasi.
"Walaupun diatur bersamaan dengan perzinahan, tapi ini tindak pidana asli Indonesia karena istilah kumpul kebo hanya dikenal di negara kita dan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya bangsa kita," ujar Prof Benny.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mengatakan, KUHP baru mengandung banyak kelebihan. Antara lain lebih mencerminkan nilai dan norma Indonesia sebagai negara berdaulat serta lebih sesuai dengan zaman modern.
Lihat Juga :
