Isu dan Peluang dalam Kerja Sama antara Indonesia-China
Senin, 09 Januari 2023 - 19:43 WIB
Jokowi memiliki ekspektasi tinggi dari keberhasilan proyek kereta cepat untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian pula bagi China, proyek kereta cepat ini dipandang sebagai proyek atau investasi China pertama di sektor infrastruktur Asia Tenggara. Jika proyek ini gagal, maka akan berdampak buruk pada reputasi China.
Berbagai kerja sama dalam kerangka BRI, terutama di bidang ekonomi, bisa terjadi karena hubungan baik antara Jakarta-Beijing. Namun, hubungan kedua negara yang bersahabat ini bukan berarti tanpa gesekan sama sekali. Tercatat bahwa selama masa jabatan pertama kepresidenan SBY (2004–2009), hubungan Beijing-Jakarta erat karena SBY menghapus banyak peraturan-peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, dan SBY dianggap Presiden Indonesia yang berwibawa, bersahabat, dan moderat di Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dan China bertambah erat lagi setelah Jokowi menjadi Presiden. Di mata China dan etnis Tionghoa Indonesia, presiden yang mempunyai latar belakang pengusaha sangat mengerti akan penderitaan dan liku-liku yang dihadapi oleh pengusaha di birokrasi Indonesia.
Masalah yang dihadapi dua negara
Selain itu diperkirakan ada beberapa isu yang bisa mempengaruhi hubungan China-Indonesia yang pada gilirannya dapat mengganggu kerja sama BRI. Persepsi orang-orang Indonesia non-Tionghooa tentang dominasi ekonomi China asing maupun lokal bisa menjadi masalah pertama yang akan mengganggu hubungan antara Indonesia dan China, kemudian disusul dengan gejolak di Laut China Selatan maupun isu pekerja asing/buruh dari China yang mengokupasi lapangan kerja orang Indonesia.
Meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan China semakin dekat tetapi persepsi publik terhadap China tetap beragam dan rumit, mulai dari pandangan bahwa bangkitnya ekonomi China akan menjadi pemicu bangkitnya ekonomi Indonesia sampai dengan kecurigaan tentang kebangkitan ekonomi China akan menjajah kedaulatan negara lain. Kaum terpelajar dan yang mempunyai insting bisnis seperti Presiden Jokowi akan melihat bahwa China adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan atau diajak kerja sama untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.
Namun, kelompok yang tidak senang dengan kedekatan China dan Indonesia, akan selalu mengaitkan tentang bahaya China yang pernah mendukung kudeta berdarah pada September 1965 di Indonesia, meskipun mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa China terlibat dalam kudeta tersebut. Kelompok ini akan menghidupkan sentimen anti-China dan Tionghoa, dan selalu mengaitkan kerjasama dengan China merupakan jalan menuju kehancuran, meski mereka tidak pernah bisa menunjukkan atau setidaknya membuktikan bahwa Indonesia pernah hancur karena China. Mereka sama sekali memungkiri bahwa justru pembangunan di kota-kota besar di Indonesia banyak dilakukan oleh pengusaha Tionghoa lokal.
Mereka hanya bisa mengaitkan ancaman China dan Tionghoa lokal dengan peristiwa yang tidak pernah ada bukti, tetapi mereka tidak pernah melihat kenyataan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Sumarecon Group, Agung Sedayu, Podomoro, Artha Graha, dan lain-lain semuanya merupakan sumbangsih masyarakat Tionghoa terhadap pembangunan Indonesia. Berbeda dengan kaum terpelajar dan reformis seperti Presiden Jokowi dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang melihat bahwa selalu ada sisi positif dari China maupun Tionghoa maupun dari pihak asing lainnya dalam bekerja bersama membangun Indonesia.
Beberapa kejadian di sekitar Laut China Selatan memang menciptakan citra negatif China di Indonesia. China secara terbuka mengakui Kepulauan Natuna itu milik Indonesia, namun Beijing tidak mengakui secara terbuka ZEE Indonesia di perairan Natuna. Kapal-kapal nelayan China sering merambah kekayaan di perairan Natuna. Selain itu juga pemerintah China turut mengklaim bahwa wilayah yang dimasuki nelayan China itu adalah “tempat penangkapan ikan tradisional China”. Ini adalah salah satu kendala yang bisa merusak hubungan kerja sama antara China dan Indonesia. Beijing seharusnya tidak membiarkan nelayannya menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, bahkan mengklaim secara sepihak bahwa nelayan China tidak melanggar kedaulatan perairan Indonesia.
Pekerja di Indonesia sangat sensitif tentang jumlah orang China daratan yang bekerja di Indonesia. Dan, permasalahan seperti ini sudah sering diembuskan oleh kalangan anti-pekerja asing di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam perekrutan tenaga kerja asing, dalam arti tenaga kerja asing yang direkrut adalah tenaga kerja yang benar-benar profesional dan yang tugasnya tidak bisa digantikan oleh pekerja lokal. Selain itu, pemerintah harus memberi bekal atau pendidikan kepada tenaga lokal, bahwa pekerja profesional asing yang didatangkan dari luar bukan cuma untuk mengerjakan projek mereka saja, tetapi pekerja lokal harus segera belajar teknik mereka, agar suatu hari Indonesia tidak perlu lagi mengimpor tenaga asing dari negara manapun juga. Sehingga, pergesekan antar negara tidak akan terjadi hanya karena masalah tenaga kerja.
Kesimpulan
Berbagai kerja sama dalam kerangka BRI, terutama di bidang ekonomi, bisa terjadi karena hubungan baik antara Jakarta-Beijing. Namun, hubungan kedua negara yang bersahabat ini bukan berarti tanpa gesekan sama sekali. Tercatat bahwa selama masa jabatan pertama kepresidenan SBY (2004–2009), hubungan Beijing-Jakarta erat karena SBY menghapus banyak peraturan-peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, dan SBY dianggap Presiden Indonesia yang berwibawa, bersahabat, dan moderat di Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dan China bertambah erat lagi setelah Jokowi menjadi Presiden. Di mata China dan etnis Tionghoa Indonesia, presiden yang mempunyai latar belakang pengusaha sangat mengerti akan penderitaan dan liku-liku yang dihadapi oleh pengusaha di birokrasi Indonesia.
Masalah yang dihadapi dua negara
Selain itu diperkirakan ada beberapa isu yang bisa mempengaruhi hubungan China-Indonesia yang pada gilirannya dapat mengganggu kerja sama BRI. Persepsi orang-orang Indonesia non-Tionghooa tentang dominasi ekonomi China asing maupun lokal bisa menjadi masalah pertama yang akan mengganggu hubungan antara Indonesia dan China, kemudian disusul dengan gejolak di Laut China Selatan maupun isu pekerja asing/buruh dari China yang mengokupasi lapangan kerja orang Indonesia.
Meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan China semakin dekat tetapi persepsi publik terhadap China tetap beragam dan rumit, mulai dari pandangan bahwa bangkitnya ekonomi China akan menjadi pemicu bangkitnya ekonomi Indonesia sampai dengan kecurigaan tentang kebangkitan ekonomi China akan menjajah kedaulatan negara lain. Kaum terpelajar dan yang mempunyai insting bisnis seperti Presiden Jokowi akan melihat bahwa China adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan atau diajak kerja sama untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.
Namun, kelompok yang tidak senang dengan kedekatan China dan Indonesia, akan selalu mengaitkan tentang bahaya China yang pernah mendukung kudeta berdarah pada September 1965 di Indonesia, meskipun mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa China terlibat dalam kudeta tersebut. Kelompok ini akan menghidupkan sentimen anti-China dan Tionghoa, dan selalu mengaitkan kerjasama dengan China merupakan jalan menuju kehancuran, meski mereka tidak pernah bisa menunjukkan atau setidaknya membuktikan bahwa Indonesia pernah hancur karena China. Mereka sama sekali memungkiri bahwa justru pembangunan di kota-kota besar di Indonesia banyak dilakukan oleh pengusaha Tionghoa lokal.
Mereka hanya bisa mengaitkan ancaman China dan Tionghoa lokal dengan peristiwa yang tidak pernah ada bukti, tetapi mereka tidak pernah melihat kenyataan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Sumarecon Group, Agung Sedayu, Podomoro, Artha Graha, dan lain-lain semuanya merupakan sumbangsih masyarakat Tionghoa terhadap pembangunan Indonesia. Berbeda dengan kaum terpelajar dan reformis seperti Presiden Jokowi dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang melihat bahwa selalu ada sisi positif dari China maupun Tionghoa maupun dari pihak asing lainnya dalam bekerja bersama membangun Indonesia.
Beberapa kejadian di sekitar Laut China Selatan memang menciptakan citra negatif China di Indonesia. China secara terbuka mengakui Kepulauan Natuna itu milik Indonesia, namun Beijing tidak mengakui secara terbuka ZEE Indonesia di perairan Natuna. Kapal-kapal nelayan China sering merambah kekayaan di perairan Natuna. Selain itu juga pemerintah China turut mengklaim bahwa wilayah yang dimasuki nelayan China itu adalah “tempat penangkapan ikan tradisional China”. Ini adalah salah satu kendala yang bisa merusak hubungan kerja sama antara China dan Indonesia. Beijing seharusnya tidak membiarkan nelayannya menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, bahkan mengklaim secara sepihak bahwa nelayan China tidak melanggar kedaulatan perairan Indonesia.
Pekerja di Indonesia sangat sensitif tentang jumlah orang China daratan yang bekerja di Indonesia. Dan, permasalahan seperti ini sudah sering diembuskan oleh kalangan anti-pekerja asing di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam perekrutan tenaga kerja asing, dalam arti tenaga kerja asing yang direkrut adalah tenaga kerja yang benar-benar profesional dan yang tugasnya tidak bisa digantikan oleh pekerja lokal. Selain itu, pemerintah harus memberi bekal atau pendidikan kepada tenaga lokal, bahwa pekerja profesional asing yang didatangkan dari luar bukan cuma untuk mengerjakan projek mereka saja, tetapi pekerja lokal harus segera belajar teknik mereka, agar suatu hari Indonesia tidak perlu lagi mengimpor tenaga asing dari negara manapun juga. Sehingga, pergesekan antar negara tidak akan terjadi hanya karena masalah tenaga kerja.
Kesimpulan
tulis komentar anda