Jubir Milenial PKB: Sistem Pemilu Tertutup Hambat Regenerasi Politisi Muda
Jum'at, 06 Januari 2023 - 22:33 WIB
Juru Bicara Milenial Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dira Martamin menanggapi wacana Pemilu 2024 yang akan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Foto/Istimewa
JAKARTA - Juru Bicara Milenial Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dira Martamin menanggapi wacana Pemilu 2024 yang akan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Menurutnya, pemilu tertutup hanya akan menjadi malapetaka bagi demokrasi Indonesia.
"Aduh, ini tuh kabar buruk pakai banget dan akan jadi malapetaka bagi sistem demokrasi kita. Rakyat enggak bebas dalam menentukan siapa calon legislatif yang berhak mewakilinya di DPR," ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).
Mengapa demikian? Sebab dalam pemilu tertutup yang memiliki kewenangan penuh menunjuk legislator di Parlemen adalah partai. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana rakyat memiliki daulat penuh untuk menentukan calonnya sendiri.
"Kalau kata WS Rendra, bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung. Mereka tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di dewan perwakilan," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, sejatinya pemilu proporsional tertutup juga akan menghambat proses regenarasi politisi. Menurutnya, ketika para legislator hanya ditunjuk partai maka akan terjadi kejumudan dalam tubuh partai.
"Yaa kalau begini kan itu-itu lagi aja. Yang punya duit pasti yang dipilih. Dan dikhawatirkan ini bisa jadi bencana politik yang sistematik. Pertama, karena merasa nyaman dan tidak perlu melakukan inovasi. Kedua, yang dipilih partai nanti yang nyumbang, nah nyumbang nanti pas dah duduk bukannya mewakili aspirasi rakyat malah sibuk cari balik modal."
"Yang ketiga, ini saya lihat seperti pengkhiatan ke rakyat. Rakyat seperti beli kucing dalam karung. Ini ancaman semakin memperkuat oligarki di Indonesia,” sambungnya.
Sebagai informasi, sistem Pemilu 2024 kembali mencuat, usai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan. Uji materi terhadap beleid ini membuat isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 ramai.
Dira menutup dengan memberikan statement bahwa hal ini dapat menghambat regenerasi para kaum milenial dan gen Z untuk terjun ke dalam dunia politik.
“Bakal menambah antipati di generasi milenial dan gen Z, yakin. Kita generasi milenial mau beli rumah aja bingung setengah hidup ditambah system yang begini. Mana ada yang mau bro ngikut politik. Saya beruntung banget, PKB ngasih privilege ke seorang karyawan swasta kayak saya. Coba lihat partai politik mana yang ada karyawan swastanya di struktur organisasi mereka,” tutup Dira.
"Aduh, ini tuh kabar buruk pakai banget dan akan jadi malapetaka bagi sistem demokrasi kita. Rakyat enggak bebas dalam menentukan siapa calon legislatif yang berhak mewakilinya di DPR," ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).
Mengapa demikian? Sebab dalam pemilu tertutup yang memiliki kewenangan penuh menunjuk legislator di Parlemen adalah partai. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana rakyat memiliki daulat penuh untuk menentukan calonnya sendiri.
"Kalau kata WS Rendra, bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung. Mereka tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di dewan perwakilan," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, sejatinya pemilu proporsional tertutup juga akan menghambat proses regenarasi politisi. Menurutnya, ketika para legislator hanya ditunjuk partai maka akan terjadi kejumudan dalam tubuh partai.
"Yaa kalau begini kan itu-itu lagi aja. Yang punya duit pasti yang dipilih. Dan dikhawatirkan ini bisa jadi bencana politik yang sistematik. Pertama, karena merasa nyaman dan tidak perlu melakukan inovasi. Kedua, yang dipilih partai nanti yang nyumbang, nah nyumbang nanti pas dah duduk bukannya mewakili aspirasi rakyat malah sibuk cari balik modal."
"Yang ketiga, ini saya lihat seperti pengkhiatan ke rakyat. Rakyat seperti beli kucing dalam karung. Ini ancaman semakin memperkuat oligarki di Indonesia,” sambungnya.
Sebagai informasi, sistem Pemilu 2024 kembali mencuat, usai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan. Uji materi terhadap beleid ini membuat isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 ramai.
Dira menutup dengan memberikan statement bahwa hal ini dapat menghambat regenerasi para kaum milenial dan gen Z untuk terjun ke dalam dunia politik.
“Bakal menambah antipati di generasi milenial dan gen Z, yakin. Kita generasi milenial mau beli rumah aja bingung setengah hidup ditambah system yang begini. Mana ada yang mau bro ngikut politik. Saya beruntung banget, PKB ngasih privilege ke seorang karyawan swasta kayak saya. Coba lihat partai politik mana yang ada karyawan swastanya di struktur organisasi mereka,” tutup Dira.
(kri)
tulis komentar anda