Politikus Senior PPP Anggap Romahurmuziy Tak Layak Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai
Senin, 02 Januari 2023 - 15:03 WIB
Namun yang menjadi persoalan, kata Anwar, Romy menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP menggantikan Muhammad Mardiono, yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP. Sebagai politikus senior PPP, Anwar tidak setuju karena ada pelanggaran etika, sehingga Romy tidak layak mengemban jabatan tersebut.
"Kami senior boleh dibilang, saya masuk PPP 1982. Jadi kami melihat secara etika politik saya tidak setuju atau melanggar etika politik. Kurang wajarlah, kalau beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Jadi sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kalau secara etika politik ya beliau enggak layak," kata Anwar.
Baca juga: Perjalanan Politik Romahurmuziy: Berkarier di PPP, Kena OTT KPK, Kembali ke Rumah Lama
Terkait alasan Romy memiliki potensi membesarkan PPP, Anwar tidak menampiknya. Namun Romy telah tersangkut kasus korupsi, sehingga secara etika tidak layak mengemban jabatan MPP. Sebagai ketua nantinya Romy akan dimintai pertimbangan dalam berbagai keputusan partai.
"Tapi kalau orang sudah terlibat sekecil apa pun dalam bidang korupsi, secara etika politik belum layak. Apalagi langsung menjadi ketua MPP karena MPP kan Majelis Pertimbangan Partai. Yang diminta nasehatnya diminta sarannya diminta pertimbangannya," katanya.
"Kami senior boleh dibilang, saya masuk PPP 1982. Jadi kami melihat secara etika politik saya tidak setuju atau melanggar etika politik. Kurang wajarlah, kalau beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Jadi sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kalau secara etika politik ya beliau enggak layak," kata Anwar.
Baca juga: Perjalanan Politik Romahurmuziy: Berkarier di PPP, Kena OTT KPK, Kembali ke Rumah Lama
Terkait alasan Romy memiliki potensi membesarkan PPP, Anwar tidak menampiknya. Namun Romy telah tersangkut kasus korupsi, sehingga secara etika tidak layak mengemban jabatan MPP. Sebagai ketua nantinya Romy akan dimintai pertimbangan dalam berbagai keputusan partai.
"Tapi kalau orang sudah terlibat sekecil apa pun dalam bidang korupsi, secara etika politik belum layak. Apalagi langsung menjadi ketua MPP karena MPP kan Majelis Pertimbangan Partai. Yang diminta nasehatnya diminta sarannya diminta pertimbangannya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :