Laksamana TNI Muhammad Ali dan Tantangan Penegakan Hukum di Laut
Kamis, 29 Desember 2022 - 11:09 WIB
Laksamana TNI Muhammad Ali yang baru saja dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut diberi tugas meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan di laut. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
TINGKATKAN penegakan hukum dan kedaulatan di laut! Inilah perintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Laksamana TNI Muhammad Ali yang dilantik sebagai Kepala Staf TNI AL menggantikan Yudo Margono. Tugas tersebut tentu menjadi tantangan yang harus diwujudkan semaksimal mungkin dan menjadi parameter keberhasilan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 angkatan ke-35 tersebut dalam memimpin TNI AL .
Penegakan hukum di laut yang memang patut digarisbawahi. Secara formal, tugas tersebut bukan hanya kewenangan TNI. Di sektor tersebut masih ada Bakamla, Korps Polairud Badan Pemeliharaan Kemanan Polri, Bea Cukai, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Namun, instruksi yang disampaikan Jokowi terhadap TNI AL untuk turut aktif melakukan penegakan hukum di laut tentu bukan berasal dari ruang hampa. Salah satunya, tentu, berangkat dari tingginya pelanggaran hukum di lautan, kompleksitas persoalan yang dihadapi, dan besarnya kerugian yang terjadi. Karena itulah, Jokowi menginginkan TNI AL dapat mengambil peran melakukan pencegahan dan penghentian kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut.
Penegakan hukum di laut yang memang patut digarisbawahi. Secara formal, tugas tersebut bukan hanya kewenangan TNI. Di sektor tersebut masih ada Bakamla, Korps Polairud Badan Pemeliharaan Kemanan Polri, Bea Cukai, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Namun, instruksi yang disampaikan Jokowi terhadap TNI AL untuk turut aktif melakukan penegakan hukum di laut tentu bukan berasal dari ruang hampa. Salah satunya, tentu, berangkat dari tingginya pelanggaran hukum di lautan, kompleksitas persoalan yang dihadapi, dan besarnya kerugian yang terjadi. Karena itulah, Jokowi menginginkan TNI AL dapat mengambil peran melakukan pencegahan dan penghentian kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut.
Lihat Juga :