Isu Reshuffle Kabinet, PPP Singgung Bidang yang Perlu Diperkuat Jokowi

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, partai berlambang Kakbah tersebut akan mengiktui apa pun keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo ya, mau menambah, me-reshuffle, atau mengurangi itu semuanya hak prerogatif beliau sebagai pemegang mandat konstitusi," kata Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi, Selasa (27/12/2022).

Namun PPP menekankan Presiden Jokowi perlu memikirkan bidang ekonomi secara lebih serius karena Indonesia akan menghadapi potensi resesi global pada 2023.

"Ya memang kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi belum mencapai performanya lagi ya, kaitannya menghadapi ancaman resesi global, ketahanan pangan, bagaimana persiapan Indonesia. Itu saya rasa perlu mendapat titik tekan dari Bapak Jokowi," kata Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi ini.

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki parameter untuk kabinet yang membantunya. Karena itu, PPP akan mengikuti keputusan apa pun yang diputuskan.



"Tentu Presiden memiliki parameter-parameter terhadap kabinetnya. Apakah itu di bidang politik hukum, apakah itu di bidang ekonomi, ataupun di bidang pertahanan, kemaritiman dan investasi," katanya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Faldo Yakin Rakyat Percaya Langkah yang Diambil Jokowi

Untuk diketahui, Presiden Jokowi membukan kemungkinan ada reshuffle kabinet dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disampaikan saat meresmikan Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022) pekan lalu.

"Mungkin. Ya nanti," ujar Jokowi.

Awak media kembali menanyakan perihal reshuffle saat Jokowi meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai Tahap I pada Senin (26/12/2022). "Ya dengar, reshuffle?" kata Jokowi tanpa melanjutkan kalimatnya. Ia hanya tersenyum sembari mengangguk kepada awak media yang bertanya terkait reshuffle.