Maruarar Sirait Ajak OKP Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024
Jum'at, 23 Desember 2022 - 21:05 WIB
Sementara itu, Pendiri Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof Dr Saiful Mujani mengungkapkan politik identitas sumbernya adalah belum mampunya mentransformasi identitas sosial ke identitas politik. Identitas politik masih jadi subordinasi dari identitas sosial.
Dia mencontohkan identitas sosial di Amerika Serikat yang sudah bertransformasi. Joe Biden dan Barack Obama bukan dilihat sebagai Katolik dan orang Afro, tetapi sebagai politisi Demokrat. Di Inggris, Perdana Menteri saat ini tidak dilihat orang etnik India tetapi dari partai konservatif.
"Di Indonesia, orang tidak Islam, tidak akan berani nyapres. Bung Ara bakal mikir seribu kali kalau mau jadi Presiden atau Gubernur Sumut. Karena beliau bukan Islam," sebutnya.
Ke depan, dilihat dari kekuatan politik formal di tingkatkan elite, mestinya Indonesia optimistis tak akan pecah karena politik identitas di 2024. Namun, diingatkan, selama tidak ada perbedaan yang mendasar platform antara calon satu dengan yang lain, maka akan muncul politik identitas.
"Kalau sama-sama bodoh, nol platform, maka akan muncul dan dipakai politik identitas ini. Terutama agama yang skalanya nasional. Perlu penegakan aturan yang tegas dari penyelenggara pemilu menindak politik identitas," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidajat memuji Ara lewat TMP-nya yang terus berjuang mewujudkan nilai keadilan dan persamaan bersama seluruh elemen tanpa pandang suku dan agama. Dia yakin, Indonesia akan lolos melewati 2024 jika menghindari politisasi agama.
"Jangan menggunakan agama untuk memecah belah bangsa. Mereka yang menentang kebenaran, menularkan kebencian dan adu domba, itulah nurani buruk, tidak bermoral, dan kejahatan yang sebenarnya," kecamnya.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menambahkan politik identitas terjadi karena tak ada aturan main yang jelas. Diingatkan, manipulasi agama, suku, dan ras, jelas mengancam kesatuan.
"Kedepankan politik gagasan. KPU dan Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran pemilu jenis ini. Tindak yang pakai simbol agama, yang pakai rumah ibadah jadi arena black campaign. Tim suksesnya harus terdaftar. Pantau mereka di media sosial maupun di masyarakat," sarannya.
Sementara itu, masing-masing OKP memberikan pandangan dan solusi terkait bahaya politik identitas dalam Pemilu 2024. Salah satunya, menyarankan penguatan institusi partai politik dan penindakan hukum yang tegas kepada para pelanggar kampanye identitas.
Dia mencontohkan identitas sosial di Amerika Serikat yang sudah bertransformasi. Joe Biden dan Barack Obama bukan dilihat sebagai Katolik dan orang Afro, tetapi sebagai politisi Demokrat. Di Inggris, Perdana Menteri saat ini tidak dilihat orang etnik India tetapi dari partai konservatif.
"Di Indonesia, orang tidak Islam, tidak akan berani nyapres. Bung Ara bakal mikir seribu kali kalau mau jadi Presiden atau Gubernur Sumut. Karena beliau bukan Islam," sebutnya.
Ke depan, dilihat dari kekuatan politik formal di tingkatkan elite, mestinya Indonesia optimistis tak akan pecah karena politik identitas di 2024. Namun, diingatkan, selama tidak ada perbedaan yang mendasar platform antara calon satu dengan yang lain, maka akan muncul politik identitas.
"Kalau sama-sama bodoh, nol platform, maka akan muncul dan dipakai politik identitas ini. Terutama agama yang skalanya nasional. Perlu penegakan aturan yang tegas dari penyelenggara pemilu menindak politik identitas," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidajat memuji Ara lewat TMP-nya yang terus berjuang mewujudkan nilai keadilan dan persamaan bersama seluruh elemen tanpa pandang suku dan agama. Dia yakin, Indonesia akan lolos melewati 2024 jika menghindari politisasi agama.
"Jangan menggunakan agama untuk memecah belah bangsa. Mereka yang menentang kebenaran, menularkan kebencian dan adu domba, itulah nurani buruk, tidak bermoral, dan kejahatan yang sebenarnya," kecamnya.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menambahkan politik identitas terjadi karena tak ada aturan main yang jelas. Diingatkan, manipulasi agama, suku, dan ras, jelas mengancam kesatuan.
"Kedepankan politik gagasan. KPU dan Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran pemilu jenis ini. Tindak yang pakai simbol agama, yang pakai rumah ibadah jadi arena black campaign. Tim suksesnya harus terdaftar. Pantau mereka di media sosial maupun di masyarakat," sarannya.
Sementara itu, masing-masing OKP memberikan pandangan dan solusi terkait bahaya politik identitas dalam Pemilu 2024. Salah satunya, menyarankan penguatan institusi partai politik dan penindakan hukum yang tegas kepada para pelanggar kampanye identitas.
tulis komentar anda