Maruarar Sirait Ajak OKP Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

JAKARTA - Sejumlah elemen mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan di Pemilu 2024 mengarusutamakan platform, gagasan, dan ide. Politik identitas yang mewarnai sejak Pilkada DKI Jakarta, hendaknya tidak terjadi. Sebab, amat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengingatkan kader PDIP harus mengusung perdamaian di atas segalanya. Mengutamakan politik kebangsaan, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Bukan untuk kelompok dan pribadi.

"Di 2024, kita yakin PDI Perjuangan hatrick Pileg dan Pilpres. Itu bukan untuk PDI Perjuangan, tetapi kemenangan untuk rakyat," ujar Ara saat diskusi publik bertajuk Bahaya dan Antisipasi Politik Identitas Menghadapi Pemilu 2024 sekaligus HUT Ultah Ketua Umum DPP TMP Maruarar Sirait ke-53 di Kantor DPP Taruna Merah Putih, Jalan Prof Mohammad Yamin Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Hadir sejumlah perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti PMII, HMI, GMNI, Hikmabudi, PMKRI, GMKI, Hima Persis, Ansor, dan sejumlah perwakilan OKP lainnya. Serta sejumlah kader PDIP dari berbagai tingkatan.

Ara berharap Pemilu 2024 tidak lagi ada politik identitas. PDIP bertekad hatrick tidak dengan mengusung politik identitas. "Sehingga rakyat semakin damai rukun dan sejahtera. Gotong royong lah yang akan terus kita tradisikan," ucapnya.

Dikatakan Ara, sebenarnya masyarakat sudah memegang erat nilai Pancasila. Masyarakat di daerah amat menerima perbedaan. Ara mencontohkan, dirinya menang tiga periode dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputiKabupaten Majalengka,Kabupaten Subang, danKabupaten Sumedang.

"Saya Batak, Kristen, menang tiga periode dengan ratusan ribu suara di daerah dengan mayoritas Islam. Jadi saya menemukan, rasakan, dan alami nilai Pancasila di dapil saya. Pancasila bukan hanya ide dan gagasan. Harus berbagi, berbuat dengan hati dan tindakan dimulai diri sendiri kepada sesama," tuturnya.

Ara mengaku dia tidak akan maju dalam Pemilu 2024. Ara mendorong anak-anak muda lebih banyak berkiprah di kancah politik. Anak muda harus memberi dampak positif.

"Saya nggak maju nyaleg. Kita tahu waktunya datang dan waktunya mendorong dari belakang. Regenerasi harus diteruskan. Harus bermanfaat bagi rakyat dan jangan lupa pada partai yang membesarkan," tuturnya.

Sementara itu, Pendiri Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof Dr Saiful Mujani mengungkapkan politik identitas sumbernya adalah belum mampunya mentransformasi identitas sosial ke identitas politik. Identitas politik masih jadi subordinasi dari identitas sosial.

Dia mencontohkan identitas sosial di Amerika Serikat yang sudah bertransformasi. Joe Biden dan Barack Obama bukan dilihat sebagai Katolik dan orang Afro, tetapi sebagai politisi Demokrat. Di Inggris, Perdana Menteri saat ini tidak dilihat orang etnik India tetapi dari partai konservatif.

"Di Indonesia, orang tidak Islam, tidak akan berani nyapres. Bung Ara bakal mikir seribu kali kalau mau jadi Presiden atau Gubernur Sumut. Karena beliau bukan Islam," sebutnya.

Ke depan, dilihat dari kekuatan politik formal di tingkatkan elite, mestinya Indonesia optimistis tak akan pecah karena politik identitas di 2024. Namun, diingatkan, selama tidak ada perbedaan yang mendasar platform antara calon satu dengan yang lain, maka akan muncul politik identitas.

"Kalau sama-sama bodoh, nol platform, maka akan muncul dan dipakai politik identitas ini. Terutama agama yang skalanya nasional. Perlu penegakan aturan yang tegas dari penyelenggara pemilu menindak politik identitas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidajat memuji Ara lewat TMP-nya yang terus berjuang mewujudkan nilai keadilan dan persamaan bersama seluruh elemen tanpa pandang suku dan agama. Dia yakin, Indonesia akan lolos melewati 2024 jika menghindari politisasi agama.

"Jangan menggunakan agama untuk memecah belah bangsa. Mereka yang menentang kebenaran, menularkan kebencian dan adu domba, itulah nurani buruk, tidak bermoral, dan kejahatan yang sebenarnya," kecamnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menambahkan politik identitas terjadi karena tak ada aturan main yang jelas. Diingatkan, manipulasi agama, suku, dan ras, jelas mengancam kesatuan.

"Kedepankan politik gagasan. KPU dan Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran pemilu jenis ini. Tindak yang pakai simbol agama, yang pakai rumah ibadah jadi arena black campaign. Tim suksesnya harus terdaftar. Pantau mereka di media sosial maupun di masyarakat," sarannya.

Sementara itu, masing-masing OKP memberikan pandangan dan solusi terkait bahaya politik identitas dalam Pemilu 2024. Salah satunya, menyarankan penguatan institusi partai politik dan penindakan hukum yang tegas kepada para pelanggar kampanye identitas.

"Kita sudah belajar pada sebelumnya. Politik identitas sisa konfliknya sampai sekarang. Seluruh elemen harus menarasikan ulang persatuan dan kesatuan bangsa," kata Raihan Ariatama Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023.