Masalah Klasik Penyerapan Anggaran Daerah
Sabtu, 17 Desember 2022 - 12:00 WIB
Dengan segala problematika di atas, sudah saatnya kita berbenah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi memecahkan masalah ini. Ada beberapahal yang harus diakukan. Pertama, pemda harus segera mempercepat lelang dini pengadaan atas barang dan jasa yang dimulai sejak penetapan kebijakan umum APBD (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Lelang dini bisa dilakukan sejak Juli-Agustus tahun sebelumnya, saat KUA-PPAS sudah ada. Bahkan, pemenangnya bisa ditetapkan tahun sebelumnya. Hanya, kontraknya dilakukan awal tahun berjalan. Sehingga, begitu awal tahun, kegiatan bisa langsung dilaksanakan. Ada pun pembayaran kontraknya harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai dibayar pada akhir tahun, tetapi harus dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik.
Kedua, pengadaan barang/jasa sudah ada MoU antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 027/6692/SJ, No 2 Tahun 2021 dan No 8/K/D3 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemda yang sudah ditandatangani sejak 1 Desember 2021 lalu.
Terkait hal itu, semestinya e-katalog yang biasanya dibuka mulai Mei, bisa dimulai sejak Desember tahun sebelumnya atau paling lambat Januari pada tahun anggaran berjalan, sehingga pembelian barang melalui e-katalog dapat dimulai pada awal tahun anggaran.
Untuk nilai pengadaan barang/jasa yang melalui penunjukkan langsung agaknya juga perlu sedikit dilonggarkan (bisa lebih dari Rp200 juta) dengan disertai juknis yang memastikan perusahaan yang ditunjuk betul-betul memiliki pengalaman, kapasitas, dan alat mutakhir untuk melaksanakan pekerjaan.
Ketiga, soal juknis yang belum turun, pemda bisa bersurat ke kementerian terkait dengan dibuatkan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal di kementerian pemberi DAK harus ikut mendorong agar juknis kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan dapat diselesaikan pada akhir tahun sebelumnya.
Faktor penting lainnya adalah pemda perlu diberikan diskresi yang cukup dalam mengimplementasikan DAK. Pemda senyatanya lebih memerlukan pedoman yang berorientasi hasil, juknis yang didominasi oleh pengaturan input.
Keempat, SIPD dibuat untuk terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan aspirasi. Dengan begitu, akan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan keterbukaan informasi keuangan.
Sepatutnya, pemda serius melakukan pemutakhiran referensi atas program, kegiatan, sub-kegiatan dan kode rekening secara menyeluruh dalam SIPD melalui penyesuaian pada tahapan penganggaran.
Kelima, pemerintah pusat patut memberikan sanksi, tetapi yang tepat sasaran, misalnya dengan penundaan gaji atau bahkan sampai pemotongan gaji pejabat pemda dan DPRD, karena merekalah yang berkewajiban memberikan fasilitas dan membantu daerah menuntaskan APBD sesuai tenggat waktu.
Lelang dini bisa dilakukan sejak Juli-Agustus tahun sebelumnya, saat KUA-PPAS sudah ada. Bahkan, pemenangnya bisa ditetapkan tahun sebelumnya. Hanya, kontraknya dilakukan awal tahun berjalan. Sehingga, begitu awal tahun, kegiatan bisa langsung dilaksanakan. Ada pun pembayaran kontraknya harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai dibayar pada akhir tahun, tetapi harus dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik.
Kedua, pengadaan barang/jasa sudah ada MoU antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 027/6692/SJ, No 2 Tahun 2021 dan No 8/K/D3 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemda yang sudah ditandatangani sejak 1 Desember 2021 lalu.
Terkait hal itu, semestinya e-katalog yang biasanya dibuka mulai Mei, bisa dimulai sejak Desember tahun sebelumnya atau paling lambat Januari pada tahun anggaran berjalan, sehingga pembelian barang melalui e-katalog dapat dimulai pada awal tahun anggaran.
Untuk nilai pengadaan barang/jasa yang melalui penunjukkan langsung agaknya juga perlu sedikit dilonggarkan (bisa lebih dari Rp200 juta) dengan disertai juknis yang memastikan perusahaan yang ditunjuk betul-betul memiliki pengalaman, kapasitas, dan alat mutakhir untuk melaksanakan pekerjaan.
Ketiga, soal juknis yang belum turun, pemda bisa bersurat ke kementerian terkait dengan dibuatkan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal di kementerian pemberi DAK harus ikut mendorong agar juknis kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan dapat diselesaikan pada akhir tahun sebelumnya.
Faktor penting lainnya adalah pemda perlu diberikan diskresi yang cukup dalam mengimplementasikan DAK. Pemda senyatanya lebih memerlukan pedoman yang berorientasi hasil, juknis yang didominasi oleh pengaturan input.
Keempat, SIPD dibuat untuk terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan aspirasi. Dengan begitu, akan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan keterbukaan informasi keuangan.
Sepatutnya, pemda serius melakukan pemutakhiran referensi atas program, kegiatan, sub-kegiatan dan kode rekening secara menyeluruh dalam SIPD melalui penyesuaian pada tahapan penganggaran.
Kelima, pemerintah pusat patut memberikan sanksi, tetapi yang tepat sasaran, misalnya dengan penundaan gaji atau bahkan sampai pemotongan gaji pejabat pemda dan DPRD, karena merekalah yang berkewajiban memberikan fasilitas dan membantu daerah menuntaskan APBD sesuai tenggat waktu.
tulis komentar anda