Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebankan Rakyat Soal Rumah
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:00 WIB
Anggota Komisi V DPR, Irwan, kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Jokowi soal target pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tapera. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Irwan, kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal target pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
(Baca juga: Indonesia Tegaskan Prioritas Pemenuhan Pangan bagi Rakyat di Tengah Pandemi)
Padahal, skema penyediaan perumahan rakyat lainnya masih terjadi permasalahan, seperti masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tapera ini dikhawatirkan bisa menambah backlog rumah yang dihuni, sebab definisi MBR saja belum bisa dijelaskan pemerintah secara gamblang. Karena faktanya banyak masyarakat khususnya pekerja informal ingin memiliki rumah tapi terkendala skema perbankan yang rumit dan syarat-syarat tidak prorakyat," kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
(Baca juga: Indonesia Tegaskan Prioritas Pemenuhan Pangan bagi Rakyat di Tengah Pandemi)
Padahal, skema penyediaan perumahan rakyat lainnya masih terjadi permasalahan, seperti masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tapera ini dikhawatirkan bisa menambah backlog rumah yang dihuni, sebab definisi MBR saja belum bisa dijelaskan pemerintah secara gamblang. Karena faktanya banyak masyarakat khususnya pekerja informal ingin memiliki rumah tapi terkendala skema perbankan yang rumit dan syarat-syarat tidak prorakyat," kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Lihat Juga :